Bapperida Bontang menjelaskan terkait dengan upaya penanganan sampah di Kota Bontang kepada Pansus RTRW DPRD. (FOTO: SP/narasipedia.net)
BONTANG. Waktu Pemkot Bontang untuk mengatasi persoalan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) semakin sempit. Tanpa tambahan fasilitas pengolahan sampah, kapasitas TPA diproyeksikan tidak lagi mampu menampung timbulan sampah menjelang 2030.
Kabid Fisik dan Prasarana Bapperida Bontang, Noni Agetha, mengungkapkan berdasarkan perhitungan volume sampah yang masuk setiap tahun, kapasitas TPA diperkirakan semakin kritis mulai 2028 hingga 2029. Kondisinya bakal semakin berat pada 2030.
“Kalau berdasarkan proyeksi sampah kita, di tahun 2030 kondisinya sudah akan meluber karena minus 45.548 meter kubik per tahun,” kata Noni saat hadir dalam rapat pembahasan Raperda RTRW Bontang, Selasa (4/8/2026).
Persoalan tersebut membuat Pemkot Bontang mengejar program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) sektor persampahan. Program yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan World Bank itu menawarkan skema hibah berbasis kinerja atau performance-based grant.
Bontang saat ini masuk dalam 45 daerah calon penerima program tersebut. Tahap verifikasi administrasi telah dilewati dan dinyatakan lolos. Pemerintah daerah kini menunggu hasil verifikasi lapangan untuk menentukan apakah Bontang masuk dalam 28 daerah penerima hibah.
Program utama yang diusulkan berupa pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berkapasitas 100 ton per hari di kawasan TPA.
“Lahan TPA itu didesain untuk TPA sekaligus TPST kapasitas 100 ton per hari. Itu kapasitas minimum yang dipersyaratkan untuk menerima grant,” ujarnya.
Keberadaan TPST dinilai krusial lantaran timbulan sampah Bontang telah menembus lebih dari 100 ton per hari. Noni menyebut angkanya berada di kisaran 109 ton per hari, meski jumlahnya dapat berfluktuasi. Sementara sampah yang saat ini masuk ke TPA berada di kisaran 70 ton lebih per hari.
Jika TPST berkapasitas 100 ton per hari terealisasi, sebagian besar sampah dapat diproses sebelum berakhir di TPA. Pemkot menargetkan residu yang benar-benar dibuang ke TPA bisa ditekan hingga di bawah 10 persen.
Dengan skenario tersebut, usia pakai TPA dapat diperpanjang secara signifikan. Sebab, salah satu kendala penanganan sampah Bontang saat ini adalah terbatasnya fasilitas pemilahan.
TPS 3R yang masih aktif bahkan hanya empat unit. Jumlah tersebut berpotensi berkurang karena salah satu TPS 3R di Belimbing direncanakan tidak lagi beroperasi tahun depan.
“Sebenarnya kalau kita bisa memaksimalkan TPST dengan kapasitas 100 ton per hari dan residunya hanya di bawah 10 persen, umur TPA akan jauh lebih panjang daripada kondisi sekarang,” jelasnya.
Pemkot tetap menyiapkan langkah paralel apabila program tersebut gagal diperoleh. Pembangunan atau pengembangan TPA baru masih menjadi opsi lantaran pemerintah daerah berpacu dengan batas waktu kebijakan pemerintah pusat.
Menurut Noni, berdasarkan kebijakan KLH, pembangunan maupun pengembangan TPA tidak lagi diperbolehkan setelah 2030. Artinya, apabila Bontang membutuhkan TPA baru, prosesnya harus dilakukan sebelum batas waktu tersebut.
“Kalau dua program yang sedang diupayakan ini tidak jalan, kita tetap harus membangun TPA. Karena 2030 ke atas kita sudah tidak boleh lagi melakukan pengembangan ataupun pembangunan TPA baru,” tegasnya.
Karena itu, Bapperida bersama Dinas Lingkungan Hidup memprioritaskan upaya agar Bontang lolos sebagai penerima program LSDP. Selain mengurangi beban TPA, pembangunan TPST menjadi jalan untuk menekan jumlah residu yang harus ditimbun setiap hari.
Pemkot kini menunggu pengumuman hasil seleksi. Jika masuk dalam 28 daerah penerima hibah, pembangunan TPST berkapasitas 100 ton per hari diharapkan menjadi solusi untuk memperpanjang usia TPA Bontang sekaligus mengantisipasi lonjakan timbulan sampah pada tahun-tahun mendatang.
PENULIS: SP
