Bapperida Bontang menggelar kegiatan dalam rangka peningkatan SDM bagi ASN di lingkup Pemkot Bontang. (FOTO: SP/narasipedia.net)
BONTANG. Upaya membangun aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan siap menghadapi tantangan birokrasi terus diperkuat Pemerintah Kota Bontang. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kota Bontang mulai menyusun langkah strategis melalui penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) dan Individual Development Plan (IDP) sebagai dasar pengembangan kompetensi pegawai secara terarah dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diawali dengan pelaksanaan Sosialisasi HCDP dan IDP yang digelar pada Rabu (5/8/2026). Kegiatan dibuka Sekretaris Bapperida Kota Bontang Ilham Wahyudi dan dipandu Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Bapperida Kota Bontang Ida Naimah.
Ilham menegaskan, pengembangan kompetensi ASN tidak lagi bisa dilakukan secara sporadis. Seluruh proses harus dirancang berdasarkan kebutuhan organisasi sekaligus potensi yang dimiliki setiap pegawai.
Melalui penyusunan HCDP dan IDP, Bapperida ingin memastikan setiap ASN memiliki arah pengembangan kompetensi yang jelas, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.
“IDP sebenarnya sudah disusun hingga tahun 2026. Namun setelah hasil profiling ASN selesai dilakukan, kita akan kembali memetakan kebutuhan pengembangan masing-masing pegawai sebagai dasar penyusunan rencana tahun 2027,” jelas Ilham.
Menurut Ilham, HCDP merupakan dokumen baru yang mulai diterapkan di lingkungan Bapperida Kota Bontang. Dokumen tersebut akan memuat rencana pengembangan seluruh pegawai, mulai dari pejabat struktural, pejabat fungsional hingga tenaga pelaksana.
Dengan adanya pemetaan tersebut, kebutuhan peningkatan kompetensi dapat disusun secara lebih objektif dan sesuai kebutuhan organisasi.
Tak hanya itu, penyusunan HCDP dan IDP juga menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Seluruh proses dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang, sementara hasil penyusunannya akan diinput melalui sistem yang telah disediakan.
Ilham mengungkapkan, secara keseluruhan penyusunan dua dokumen tersebut ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026. Namun secara internal, Bapperida menargetkan penyelesaian lebih cepat, yakni pada pertengahan Agustus.
“Setelah sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan asistensi agar seluruh pegawai dapat mengisi HCDP dan IDP dengan benar sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ke depan, HCDP akan menjadi peta jalan pengembangan kompetensi ASN Bapperida untuk lima tahun ke depan. Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan jenis pendidikan, pelatihan, pembelajaran, maupun bentuk pengembangan kompetensi lain yang paling relevan bagi setiap pegawai.
Pada sesi teknis, Ida memaparkan tiga materi utama, yakni mekanisme penyusunan HCDP, tata cara pengisian IDP, serta penginputan data pengembangan kompetensi melalui aplikasi SIMBA.
Ia menjelaskan, HCDP merupakan dokumen perencanaan pengembangan sumber daya manusia selama lima tahun, sedangkan IDP disusun setiap tahun berdasarkan kebutuhan kompetensi individu.
“Tujuannya agar kebutuhan pengembangan kompetensi setiap pegawai dapat dipetakan sejak awal sehingga program yang diikuti benar-benar sesuai dengan kebutuhan individu, tuntutan jabatan, serta kebutuhan organisasi,” terang Ida.
Peserta juga diperkenalkan dengan aplikasi ASN Pintar yang digunakan dalam proses penyusunan HCDP dan IDP. Mulai dari cara mengakses aplikasi, mengisi data, menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi hingga menyelaraskannya dengan hasil pemetaan kompetensi ASN dijelaskan secara bertahap.
Suasana sosialisasi berlangsung interaktif. Berbagai pertanyaan teknis dari peserta langsung dibahas dalam sesi diskusi. Beberapa persoalan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut akan dikoordinasikan bersama BKPSDM Kota Bontang.
Melalui penyusunan HCDP dan IDP, Bapperida Kota Bontang berharap lahir sistem pengembangan kompetensi ASN yang lebih terukur, terencana, dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan profesionalisme aparatur tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas pelayanan publik serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.
PENULIS: SP
