Rapat kerja Pansus DPRD dan DPK Bontang (FOTO : LA/narasipedia.net)
BONTANG. DPRD Kota Bontang menyoroti masih adanya sejumlah pos anggaran yang belum terserap maksimal di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK), meskipun secara umum realisasi anggaran tahun 2025 dinilai cukup tinggi.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja panitia khusus (pansus) DPRD bersama DPK pada pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang, Senin (4/5/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan, dari total anggaran sebesar Rp26,6 miliar, realisasi mencapai Rp25,7 miliar atau sekitar 96,61 persen, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp903 juta.
Anggota pansus DPRD Bontang, Ubaya Bengawan, menilai capaian tersebut sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun, ia mengingatkan agar serapan anggaran bisa lebih merata di seluruh pos kegiatan.
Ia menyoroti masih adanya beberapa komponen belanja yang realisasinya berada di bawah rata-rata, seperti instalasi listrik dan penerangan gedung serta belanja cetak dan penggandaan.
Menurutnya, ke depan seluruh program perlu didorong agar memiliki tingkat serapan yang lebih optimal sehingga sisa anggaran dapat ditekan seminimal mungkin.
“Secara umum realisasinya sudah tinggi, namun masih ada beberapa pos yang belum maksimal. Ini perlu menjadi perhatian agar ke depan semua kegiatan bisa terserap lebih optimal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar anggaran yang telah dialokasikan tidak berujung pada pengurangan di tahun berikutnya akibat rendahnya penyerapan.
“Kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal, ada potensi anggaran justru dikoreksi atau dikurangi pada periode selanjutnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti, menjelaskan bahwa seluruh program pada dasarnya telah berjalan sesuai rencana. Ia menyebut sisa anggaran lebih banyak dipengaruhi oleh faktor efisiensi dalam proses pengadaan.
Menurutnya, dalam beberapa kegiatan terjadi penyesuaian nilai anggaran setelah melalui proses negosiasi, sehingga realisasi tidak sepenuhnya menghabiskan pagu yang telah ditetapkan.
“Dalam pelaksanaan, ada beberapa kegiatan yang nilainya bisa ditekan melalui proses pengadaan, sehingga terjadi efisiensi dan tidak seluruh anggaran terserap,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa tahapan lelang dan negosiasi juga memerlukan waktu, yang turut memengaruhi capaian serapan anggaran di beberapa pos.
“Secara keseluruhan program tetap berjalan, hanya saja ada penghematan dari sisi anggaran dan proses pengadaan yang berdampak pada realisasi,” pungkasnya.
PENULIS : LA
