Home ADVETORIAL Evaluasi LKPJ 2025, DPRD Kota Bontang Tekankan Akurasi Perencanaan Anggaran
ADVETORIALBONTANG

Evaluasi LKPJ 2025, DPRD Kota Bontang Tekankan Akurasi Perencanaan Anggaran

45

Rapat kerja Pansus DPRD Bontang bersama BKPSDM (FOTO : LA/narasipediq.net)

BONTANG. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum evaluasi serius bagi DPRD, khususnya terkait ketepatan perencanaan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam rapat Panitia Khusus (Pansus), dewan menyoroti masih besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang dinilai mencerminkan perlunya pembenahan dalam proses perencanaan, terutama pada belanja pegawai.

Anggota pansus, Ubayya Bengawan, menilai bahwa besarnya Silpa menunjukkan proyeksi anggaran yang belum sepenuhnya presisi. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat OPD dengan sisa anggaran yang cukup besar, bahkan didominasi oleh pos gaji dan tunjangan.

“Kalau dicermati, ada OPD yang menyisakan anggaran cukup besar, bahkan sebagian besar berasal dari belanja pegawai. Ini menunjukkan perencanaan yang perlu diperbaiki,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, meskipun terdapat variabel dinamis seperti mutasi, promosi jabatan, maupun pegawai yang memasuki masa pensiun, hal tersebut seharusnya tetap bisa diantisipasi dalam penyusunan anggaran.

“Perubahan dalam struktur kepegawaian memang tidak selalu bisa dipastikan, tetapi tetap harus dihitung dengan pendekatan yang lebih matang,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto, mengakui bahwa pihaknya perlu melakukan penyesuaian dalam menyusun perencanaan anggaran ke depan. Ia menyebut, dinamika dalam sistem kerja dan kondisi kepegawaian menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan proyeksi kebutuhan anggaran.

“Kami melihat memang diperlukan perencanaan yang lebih fleksibel dan responsif, mengingat ada berbagai perubahan dalam sistem kerja serta dinamika pegawai seperti pensiun dan rotasi jabatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, evaluasi akan dilakukan agar perhitungan anggaran, khususnya pada belanja pegawai, dapat lebih mendekati kondisi riil di lapangan.

“Ke depan, kami akan memperbaiki metode perhitungan agar lebih akurat, sehingga sisa anggaran tidak terlalu besar dan bisa dimanfaatkan secara optimal,” tutupnya.

PENULIS : LA

Related Articles

BONTANG

Pelaksana Proyek Luruskan Isu Gedung RKM Bontang Dijadikan Gudang Material

BONTANG. Pihak pelaksana proyek penataan kawasan HOP I memberikan klarifikasi resmi terkait...

ADVETORIALBONTANG

Tak Semua Usaha Wajib Andalalin, DPMPTSP Bontang Jelaskan Kriterianya

Salah satu usaha yang tidak memerlukan izin Andalalin karena tidak berpotensi menimbulkan...

ADVETORIALBONTANG

Diskominfo Bontang Bedah Tiga Layanan Unggulan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di FKP

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Bontang, Siti Zulaiha,...

ADVETORIALBONTANG

Lewat Forum Konsultasi Publik, Diskominfo Paparkan Lima Layanan Statistik dan Persandian Kota Bontang

Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Bontang, Agus Salim Umar, pada...