Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardi (FOTO : LA/narasiperia.net)
BONTANG. DPRD Kota Bontang meminta adanya penguatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bontang (Dishub), menyusul masih tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang tercatat mencapai sekitar 14 persen.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, menilai angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, mengingat pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan batas ideal Silpa berada di kisaran maksimal 3 persen.
Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran daerah seharusnya lebih terukur sejak tahap perencanaan, sehingga pelaksanaan program tidak banyak yang tertunda atau bahkan tidak terlaksana. Menurutnya, Silpa yang terlalu besar bisa menjadi indikator perlunya perbaikan dalam manajemen program.
“Harapannya perencanaan ke depan lebih matang, supaya kegiatan yang sudah dianggarkan benar-benar bisa dijalankan dan tidak menumpuk menjadi sisa anggaran di akhir tahun,” ujarnya dalam rapat, Senin (2/5/2026).
Bonnie juga meminta agar koordinasi antarbagian di internal perangkat daerah diperkuat, sehingga hambatan pelaksanaan program bisa diantisipasi sejak awal.
Sementara itu, Kepala Dishub Bontang, M Taupan Kurnia, menyampaikan bahwa pihaknya menjadikan kondisi Silpa tahun sebelumnya sebagai bahan pembelajaran untuk perbaikan ke depan.
Ia menjelaskan, sebagian anggaran yang tidak terserap terjadi karena sejumlah kegiatan tidak dapat dijalankan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
Taupan menambahkan, Dishub saat ini tengah memperkuat proses perencanaan dan koordinasi teknis agar pelaksanaan program tahun berikutnya bisa lebih tepat waktu, terarah, dan meminimalkan anggaran yang tidak terserap.
“Dari evaluasi kami, memang ada beberapa program yang tidak sempat terlaksana sehingga berdampak pada sisa anggaran. Ini menjadi catatan untuk kami benahi ke depan,” katanya.
PENULIS : LA
