Sri Puji Astuti Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. akil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti persoalan pemerataan pendidikan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Samarinda Tahun 2026.
Menurutnya, masih ada wilayah di Samarinda yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri yang memadai, baik untuk jenjang SD maupun SMP. Namun di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada upaya menjaga keberlangsungan sekolah swasta agar tetap mendapatkan siswa.
“Nah bagaimana dengan wilayah-wilayah yang tidak ada sekolahnya, misalnya untuk SD atau SMP. Kita juga tidak bisa terus membangun sekolah negeri baru karena ada komitmen supaya sekolah swasta tidak mati,” ujarnya usai menghadiri sosialisasi juknis SPMB di Ballroom Aratulla, Gedung Bapperida, Senin (25/5/2026).
Sri Puji mengungkapkan, sebagian besar siswa yang tidak diterima di sekolah negeri berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah atau desil 1 hingga 4. Kondisi itu membuat sebagian anak berisiko tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya sekolah swasta.
“Rata-rata yang tidak keterima di negeri itu desil 1 sampai 4, dan akhirnya ada yang tidak bersekolah,” katanya.
Karena itu, DPRD Samarinda sebelumnya pernah mengusulkan skema subsidi silang bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta dengan bantuan biaya dari pemerintah kota.
“Kami pernah mengusulkan dua atau tiga tahun lalu agar siswa yang tidak diterima di negeri bisa dialihkan ke sekolah swasta dengan pembiayaan SPP dari pemerintah kota,” jelasnya.
Namun, menurut Sri Puji, kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah membuat realisasi program tersebut belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat.
Ia juga menyinggung program orang tua asuh yang sempat diwacanakan Pemerintah Kota Samarinda beberapa tahun lalu, tetapi hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.
“Dulu wali kota pernah mewacanakan program itu, kami juga sudah tanyakan ke Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Tapi sampai sekarang belum ada kabar karena ada persoalan perubahan data dari DTKS ke DTSN,” ungkapnya.
Sri Puji berharap persoalan pemerataan pendidikan dan akses sekolah bagi masyarakat kurang mampu dapat menjadi perhatian serius pemerintah, agar tidak ada anak di Samarinda yang kehilangan hak pendidikan hanya karena persoalan ekonomi maupun keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
PENULIS: MJH
