Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha. (FOTO: Re/narasipedia.net)
BONTANG. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang telah mengupayakan berbagai alternatif untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, namun langkah tersebut masih terkendala oleh kebijakan pemerintah pusat.
Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan sejumlah skema, seperti penggunaan tenaga melalui PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) maupun mekanisme guru pengganti. Kedua opsi tersebut dinilai dapat menjadi solusi sementara untuk menutup kekurangan guru.
Namun, usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait. Hal ini membuat ruang gerak pemerintah daerah menjadi terbatas dalam mencari solusi cepat terhadap kebutuhan tenaga pengajar.
“Kami sudah mencoba berbagai opsi, tetapi semuanya belum disetujui. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah,” ungkapnya.
Ia menilai, kebijakan yang terlalu kaku tanpa membuka ruang alternatif justru akan memperburuk kondisi di lapangan. Padahal, kebutuhan guru bersifat mendesak dan tidak bisa ditunda.
Di sisi lain, kondisi ini turut berdampak langsung pada beban kerja guru yang ada, karena mereka harus merangkap tugas untuk menutupi kekosongan tenaga pengajar di sejumlah mata pelajaran.
Jika situasi ini terus berlanjut tanpa solusi konkret, dikhawatirkan kualitas pembelajaran dan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah-sekolah Bontang akan ikut terdampak, terutama pada sekolah yang sudah sejak lama mengalami keterbatasan tenaga pendidik.
“Kami akan memperjuangkan solusi yang lebih fleksibel melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat,” tandasnya.
PENULIS: Re
