Harminsyah, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda. (FOTO: Frida/narasipedia.net)
SAMARINDA. Program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 80 calon tenaga kerja di Samarinda perlu dilanjutkan dengan pemantauan hasil. DPRD menilai keberhasilan kegiatan tidak cukup dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan atau memperoleh sertifikat, tetapi juga dari manfaatnya setelah mereka kembali mencari pekerjaan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, mengatakan peserta program sertifikasi yang direalisasikan pada 2026 telah mengikuti pelatihan dalam sejumlah bidang, seperti digital marketing, konten kreator, barbershop, dan pemasaran media sosial.
Program yang direncanakan sejak 2025 itu dilaksanakan melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Pelaksanaannya melibatkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan lembaga sertifikasi dengan acuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Menurut Harminsyah, sertifikat kompetensi diharapkan menjadi bekal tambahan bagi peserta ketika memasuki pasar kerja. Namun, pemerintah tetap perlu melihat apakah keterampilan yang diperoleh benar-benar membantu mereka mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha secara mandiri.
Ia menegaskan, pelatihan seharusnya memberikan hasil yang dapat dirasakan peserta, bukan sekadar menyelesaikan kegiatan secara administratif dan teknis.
“Kita siapkan skill dan kapasitas calon-calon tenaga kerja ini agar mereka benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” katanya.
Harminsyah menilai kebutuhan pelatihan masih cukup besar. Pencari kerja tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi serta informasi lowongan pekerjaan yang jelas.
Karena itu, pemerintah didorong memperbanyak program peningkatan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pelatihan dapat dilakukan dalam waktu singkat ataupun bertahap, selama kompetensi yang diberikan dapat diukur dan diakui melalui sertifikasi.
Meski demikian, perluasan program masih menghadapi kendala pembiayaan. Harminsyah menyebut pemerintah dan pihak terkait berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada 2027, tetapi jumlah peserta harus menyesuaikan kemampuan anggaran.
“Masalah kuantitasnya masih terbatas karena anggaran, padahal program ini sangat penting untuk menjadi modal bagi calon tenaga kerja,” tegasnya.
Ia mendorong agar pelaksanaan program berikutnya disertai evaluasi terhadap perkembangan peserta.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana pelatihan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja maupun pertumbuhan usaha baru.