Samri Shaputra, Ketua Komisi I DPRD Samarinda. (FOTO: Ricard/narasipedia.net)
SAMARINDA. Banyaknya jabatan yang masih diisi pelaksana tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda memunculkan dugaan adanya pertimbangan efisiensi anggaran. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai pola tersebut berpotensi mengurangi pengeluaran pemerintah, khususnya pada komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Saat ini, terdapat 10 jabatan pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II yang belum diisi pejabat definitif. Posisi tersebut meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris DPRD, Asisten I dan Asisten III Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bidang SDM, Inspektur Inspektorat Daerah, Kepala Bapperida, Kepala Disperkim, Kepala Disdikbud, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Samri menjelaskan, pejabat yang ditunjuk sebagai Plt hanya menerima tambahan TPP sebesar 20 persen dari nilai TPP jabatan yang ditugaskan. Di sisi lain, pejabat tersebut tetap menerima TPP dari jabatan definitif yang sebelumnya diemban.
“Misalnya TPP-nya Rp10 juta, kalau Plt hanya mendapat 20 persen. Tapi bagi yang menjabat Plt, itu tetap tambahan penghasilan, karena dia sudah menerima gaji utama sebagai kepala dinas, lalu menjadi Plt di dinas lain,” jelasnya.
Menurut Samri, mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah menghemat hingga 80 persen dari komponen TPP pada jabatan yang masih diisi Plt dibandingkan jika posisi tersebut diisi pejabat definitif.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tersebut masih sebatas dugaan pribadinya, bukan informasi resmi dari pemerintah kota.
“Tapi itu merupakan penilaian saya sendiri, bukan informasi resmi dari pemerintah kota,” tegasnya.
Samri mengaku pernah mempertanyakan banyaknya jabatan Plt kepada Pemkot Samarinda. Dari penjelasan yang diterimanya, wali kota disebut tidak ingin terburu-buru menetapkan pejabat definitif. Masa penugasan Plt dapat dimanfaatkan untuk menilai kemampuan dan kinerja pegawai sebelum menentukan pejabat tetap.
Menurutnya, penugasan Plt juga terjadi hingga tingkat kelurahan dan kecamatan. Bahkan, ia menyebut ada camat yang harus menangani dua wilayah kecamatan sekaligus.
“Kita sering memberikan masukan kenapa di pemerintah kota saat ini terlalu banyak Plt. Bahkan pemerintahan terendah pun ada Plt, lurah masih banyak yang Plt. Ada juga camat yang menjabat dua kecamatan sekaligus,” ujarnya.
Ia turut mencontohkan posisi Sekretaris DPRD Samarinda yang menurutnya telah mengalami dua kali penugasan Plt. Samri juga mengaku mendengar informasi bahwa sejumlah jabatan definitif kemungkinan akan diisi secara serentak pada Desember 2026.
Selain itu, Samri menyinggung proses penilaian ASN yang akan menduduki jabatan tertentu. Ia menyebut BKPSDM memiliki sejumlah kriteria untuk menilai calon pejabat.
Ia membandingkan mekanisme tersebut dengan periode sebelumnya, ketika latar belakang pendidikan seperti lulusan STPDN kerap menjadi salah satu pertimbangan untuk menempati jabatan strategis, mulai dari lurah, camat, hingga kepala dinas.
Sementara pada masa kepemimpinan Wali Kota Andi Harun, Samri menilai penentuan pejabat telah mempertimbangkan sejumlah kriteria dan tidak semata-mata berdasarkan senioritas. Ia mencontohkan proses penentuan Sekretaris Daerah Samarinda.
Mengenai dampak banyaknya jabatan Plt terhadap efektivitas pemerintahan, Samri menyerahkan penilaiannya kepada wali kota.
“Itu urusan Wali Kota yang melihat efektif atau tidaknya. Mungkin dianggap efektif sehingga berlangsung lama. Kalau tidak efektif, mungkin akan ada kebijakan lain,” katanya.
Ia menambahkan, roda pemerintahan sejauh ini masih berjalan meskipun sejumlah jabatan belum diisi pejabat definitif.
“Faktanya yang kita lihat sekarang semua berjalan saja, jadi mungkin dianggap efektif. Anggarannya bisa digunakan untuk yang lain, apalagi kalau kita dalam keadaan efisiensi,” demikian Samri Shaputra.