Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar. (FOTO: Frida/narasipedia.net)
SAMARINDA. Aktivitas angkutan kontainer menuju Pelabuhan Peti Kemas Palaran diminta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat Kelurahan Bukuan. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, meminta pemerintah mengevaluasi pengawasan kendaraan berat sekaligus tanggung jawab pengelola pelabuhan terhadap lingkungan sekitar.
Anhar mengatakan, truk kontainer masih menggunakan jalan lingkungan di kawasan permukiman untuk menuju pelabuhan. Padahal, akses khusus melalui jalan poros Palaran telah tersedia bagi kendaraan yang menjalankan aktivitas distribusi barang.
“Padahal akses khusus menuju pelabuhan telah tersedia, bisa lewat jalan poros Palaran. Jadi, tidak ada alasan bagi kendaraan berat untuk mengambil jalur permukiman warga,” ungkap Anhar, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, penggunaan jalan permukiman oleh kendaraan bertonase besar berpotensi merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas masyarakat. Karena itu, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya dengan memberikan teguran kepada sopir.
Pemerintah kota perlu mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan angkutan logistik, termasuk perusahaan ekspedisi dan pengelola pelabuhan.
Anhar juga meminta Komisi III DPRD Samarinda memanggil perusahaan serta instansi teknis terkait untuk membahas persoalan tersebut.
Keterlibatan Komisi II dinilai diperlukan karena aktivitas tersebut juga berkaitan dengan kegiatan usaha dan distribusi barang. Pembahasan lintas komisi diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak.
Anhar turut mempertanyakan kontribusi PT Samudera Indonesia selaku pengelola pelabuhan terhadap masyarakat di sekitar kawasan operasional.
“Kalau dilihat lagi, PT Samudera Indonesia sebagai pengelola pelabuhan kontribusinya ke desa juga tidak seberapa,” tuturnya.
Ia menilai, keberadaan pelabuhan sebagai pusat kegiatan ekonomi semestinya diikuti tanggung jawab terhadap wilayah yang bersinggungan langsung dengan aktivitas perusahaan.
Karena itu, Anhar mengusulkan evaluasi perjanjian kerja sama dengan skema bangun guna serah atau *Build Operate Transfer* (BOT) antara pemerintah dan PT Samudera Indonesia. Evaluasi tersebut perlu melihat kembali pelaksanaan kewajiban pengelola pelabuhan, termasuk dampak operasional terhadap masyarakat Bukuan.
Ia berharap pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut hingga memicu aksi protes warga. Penertiban jalur kendaraan dan tanggung jawab perusahaan perlu dibahas secara konkret.
“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di sekitar pelabuhan justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Aktivitas usaha berjalan, distribusi barang lancar, tetapi warga harus menanggung risiko kerusakan jalan dan gangguan aktivitas sehari-hari. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah dan pengelola pelabuhan,” ujarnya.