Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra. (FOTO: Ricard/narasipedia.net)
SAMARINDA. Penyelesaian persoalan lahan bekas Lokalisasi Bayur, Samarinda Utara, diminta tidak semata-mata diserahkan kepada warga melalui jalur pengadilan. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda didesak turun tangan menelusuri asal-usul tanah yang kini tercatat sebagai aset daerah tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai pemerintah harus memberikan jalan keluar setelah warga mengaku telah menguasai lahan sejak sekitar 1980. Sementara itu, tanah tersebut baru tercatat sebagai aset Pemkot pada 2014 berdasarkan pendataan tim TP4SK.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi, jangan sedikit-sedikit masyarakat diarahkan ke pengadilan,” kata Samri.
Persoalan ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Samarinda, Rabu (4/11/2026). Rapat tersebut menindaklanjuti pengaduan Mat Sahrih yang mengalami kendala saat mengurus sertifikat tanah.
Upaya pengurusan sertifikat tidak mendapat persetujuan dari pihak kelurahan hingga kecamatan. Alasannya, lahan yang dimohonkan sudah tercatat sebagai aset pemerintah daerah.
Di sisi lain, proses penghapusan aset pemerintah tidak dapat dilakukan begitu saja karena harus memenuhi ketentuan hukum. Kondisi itu menjadi persoalan tersendiri bagi warga yang memiliki keterbatasan biaya dan waktu jika harus menempuh sengketa di pengadilan.
Samri mengatakan, pemerintah perlu mengkaji kembali dokumen dan sejarah penguasaan tanah sebelum mengambil keputusan. Terlebih, luas lahan yang dipersoalkan mencapai sekitar 10 hektare dengan nilai yang cukup besar.
“Kalau secara nurani kita yakini ada kesalahan administrasi, harus ada kebijakan nyata,” ujarnya.
Dalam pembahasan RDP juga muncul dugaan perubahan dokumen kepemilikan tanah yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di kawasan Bayur pada masa lalu. Surat warga diduga diubah namanya ketika proses administrasi untuk memperoleh kompensasi atau fee dari perusahaan tambang.
Rapat dipimpin Samri bersama anggota Komisi I Ronal Stephen Lonteng, Markaca, dan Sinar Alam. Sejumlah instansi turut dihadirkan, mulai dari Bagian Hukum Setda Samarinda, Dinas Sosial, BPKAD, ATR/BPN, hingga pihak kecamatan dan kelurahan.
Komisi I meminta Pemkot memanggil pihak-pihak yang mengetahui sejarah lahan tersebut agar penyelesaiannya tidak hanya berpatokan pada pencatatan aset, tetapi juga mempertimbangkan riwayat penguasaan tanah oleh masyarakat.