Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra. (FOTO: Ricard/narasipedia.net)
SAMARINDA. Rencana pembangunan pagar di depan deretan ruko Jalan Mas Tumenggung, kawasan Pasar Pagi Samarinda, mendapat penolakan. DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah kota menghentikan pekerjaan tersebut karena dikhawatirkan semakin menyulitkan pedagang mendapatkan pembeli.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan permintaan itu merupakan hasil rapat dengar pendapat bersama warga, pedagang, dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam rapat tersebut, mayoritas fraksi yang hadir sepakat agar pembangunan pagar di kedua sisi jalan tidak dilanjutkan.
DPRD akan membawa hasil pembahasan itu ke dalam rekomendasi tertulis yang ditujukan kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Rekomendasi tersebut sekaligus meminta pemerintah meninjau ulang desain pembangunan di kawasan Pasar Pagi.
Samri menilai pembangunan pagar justru berpotensi menambah persoalan bagi pedagang. Menurutnya, keberadaan pembatas di depan ruko dapat mengurangi kemudahan masyarakat untuk mengakses toko.
“Jualan tidak ditutup saja belum tentu laku, apalagi kalau ditutup oleh pagar,” katanya.
Ia meminta pemerintah tidak memaksakan desain yang berpotensi merugikan pelaku usaha. Pekerjaan pagar yang dihentikan juga dapat dialihkan ke bagian lain kawasan Pasar Pagi yang masih membutuhkan penataan.
Menurutnya, pengalihan pekerjaan bisa dibahas melalui adendum kontrak agar pelaksana proyek tetap memiliki kepastian pekerjaan.
Samri menekankan bahwa DPRD tidak meminta seluruh proyek penataan Pasar Pagi dihentikan. Persoalan yang dipermasalahkan secara khusus adalah pembangunan pagar di depan ruko.
Sementara itu, Plt Asisten I Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Suwarso, menyebut pemerintah telah mengakomodasi sejumlah masukan pedagang dalam perubahan rancangan proyek.
Tinggi pagar yang sebelumnya direncanakan 1,8 meter telah diturunkan menjadi 1,2 meter. Materialnya pun menggunakan cutting plate atau pelat berlubang agar tidak sepenuhnya menutup pandangan.
Pemkot juga menyediakan jalur masuk menuju toko dengan lebar sekitar dua meter.
“Padahal kalau kita lihat secara menyeluruh, kita sudah melakukan banyak perubahan,” ujar Suwarso.
Ia menambahkan, pemasangan bollard ditujukan untuk memberikan ruang yang lebih nyaman bagi pejalan kaki. Fasilitas tersebut bukan diperuntukkan bagi aktivitas bongkar muat barang.
Pemerintah juga ingin mengembalikan fungsi fasilitas umum di depan ruko agar tidak kembali dipenuhi rak dagangan maupun tenda yang dipasang tanpa penataan.
Terkait permintaan DPRD, Suwarso mempersilakan rekomendasi disampaikan secara resmi kepada wali kota.
“Kita sedang membangun kota agar lebih rapi. Pedagang tetap kita perhatikan agar bisa berjualan dan aksesnya pun ada,” demikian Suwarso.