Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, memberikan keterangan usai rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengembangan perumahan Grand City di Ruang Rapat Utama DPRD Samarinda, Senin (2/11/2026). (FOTO: Ist.)
SAMARINDA. Perubahan tampilan gerbang Perumahan Keledang Mas dalam pengembangan Grand City Samarinda tidak boleh menghapus identitas kawasan yang sudah lebih dahulu dihuni masyarakat. DPRD Samarinda meminta PT Bumi Samarinda Damai (BSD) memastikan rencana pembaruan tersebut dikomunikasikan dengan warga.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, perubahan gerbang menjadi salah satu aduan yang disampaikan masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Samarinda, Senin (2/11/2026).
Selain gerbang masuk, warga juga mempertanyakan rencana peninggian jalan di jalur dua perumahan. Kedua persoalan itu menjadi pembahasan dalam pertemuan yang menghadirkan perwakilan warga, pihak pengembang, dan instansi teknis terkait.
“Yang pertama adalah kaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pengembang PT BSD, yakni perubahan gerbang pintu masuk dan peninggian jalan di jalur dua perumahan,” ujar Deni, Senin (2/11/2026).
Deni menjelaskan, pengembang berencana melakukan pembaruan tampilan gerbang sebagai bagian dari branding Grand City Samarinda. Namun, proses tersebut harus tetap mempertimbangkan keberadaan Perumahan Keledang Mas sebagai kawasan yang telah memiliki identitas sebelumnya.
Dalam RDP, pihak pengembang memastikan akan mengakomodasi kedua identitas melalui pembangunan gerbang dengan dua sisi, masing-masing untuk Grand City dan Keledang Mas.
“Kami ingin bahwa apa yang dilakukan itu dikomunikasikan dengan masyarakat dan tidak menghilangkan identitas dari perumahan Keledang Mas sebelumnya. Pihak pengembang memastikan mereka tetap mengakomodir dengan membangun dua sisi, yakni Grand City dan Keledang Mas,” jelasnya.
DPRD juga mengingatkan bahwa pengembangan kawasan tidak cukup hanya memperhatikan tampilan dan infrastruktur fisik. Dampak pembangunan terhadap lingkungan sekitar, khususnya risiko banjir, harus menjadi perhatian pengembang.
Deni meminta sembilan poin kesepakatan yang telah dibuat bersama warga pada Oktober lalu dijalankan secara konsisten. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah mitigasi banjir, mengingat kawasan Jalan Bung Tomo kerap mengalami genangan ketika musim hujan.
“Kami ingin pastikan jangan sampai perumahan ini dibangun tapi menimbulkan efek kurang bagus seperti masalah banjir. Mengingat kawasan Jalan Bung Tomo memang kerap mengalami banjir saat musim hujan,” tegasnya.
Untuk memastikan aspek pembangunan, RDP turut menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup, PUPR, dan Perkim. Berdasarkan hasil peninjauan yang disampaikan dalam rapat, tahapan teknis dan perizinan pembangunan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Meski demikian, Deni meminta pengembang tidak mengabaikan komunikasi dengan masyarakat selama pekerjaan berlangsung. Menurutnya, keterbukaan dalam menyampaikan rencana maupun merespons keluhan warga diperlukan untuk mencegah konflik di sekitar proyek.
“Kami bertitip pesan agar mereka melakukan komunikasi yang baik terhadap warga ketika ada keluhan ataupun kejadian yang merupakan efek dari pembangunan perumahan ini,” pungkasnya.