Markaca, Anggota Komisi I DPRD Samarinda. (FOTO: Ricard/narasipedia.net)
SAMARINDA. Kebijakan Kapolri melarang personel Polri menggunakan rokok elektrik atau vape mendapat tanggapan dari DPRD Samarinda. Anggota Komisi I, Markaca, menilai larangan tersebut menjadi pengingat bahwa penggunaan vape tetap perlu diwaspadai karena berpotensi membawa risiko bagi kesehatan.
Markaca mengatakan, masyarakat sebaiknya tidak menjadikan vape sebagai alternatif yang dianggap lebih aman dari rokok biasa. Terlebih, kandungan cairan yang digunakan dalam rokok elektrik tidak selalu diketahui secara pasti oleh penggunanya.
Ia mengingatkan, berbagai bahan campuran dalam cairan vape perlu menjadi perhatian sebelum seseorang memutuskan untuk menggunakannya.
“Saya tidak menganjurkan keduanya. Anjuran saya sederhana, jangan merokok agar tetap sehat. Apalagi, kita tidak mengetahui secara pasti bahan apa saja yang dimasukkan ke dalam vape,” ujarnya (2/11/2026).
Kebijakan yang ditanggapi Markaca tersebut dikeluarkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026. Aturan itu melarang seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar kedinasan.
Ketentuan tersebut berlaku di seluruh tingkatan organisasi kepolisian, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek. Personel yang tidak mematuhi larangan dapat dikenai sanksi disiplin.
Bagi Markaca, upaya menjaga kesehatan tidak cukup hanya dengan membedakan rokok berdasarkan bentuk maupun cara penggunaannya. Ia justru menganjurkan masyarakat meninggalkan kebiasaan merokok sepenuhnya.
Ia menceritakan pernah menjadi perokok berat sebelum memutuskan berhenti selama 18 tahun. Pengalaman tersebut membuatnya merasakan kondisi kesehatan yang lebih baik setelah tidak lagi mengonsumsi rokok.
“Saya sendiri dahulu perokok berat, tetapi sudah 18 tahun berhenti. Setelah tidak merokok, kondisi kesehatan saya terasa lebih baik,” ungkapnya.
Meski demikian, Markaca tidak serta-merta mendorong agar larangan penggunaan vape bagi personel Polri diberlakukan kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, penerapan kebijakan yang bersifat mengikat harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Untuk saat ini, ia lebih menekankan pentingnya imbauan dan edukasi agar masyarakat memahami risiko penggunaan rokok elektrik. Keputusan untuk mengikuti anjuran tersebut tetap berada pada masing-masing individu.
“Kalau masyarakat melaksanakan imbauan tersebut, tentu bagus. Kalau tidak, juga kembali kepada masing-masing individu,” tuturnya.