Iswandi Ketua Komisi II DPRD Samarinda saat diwawancarai awak media. (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Pengembangan sektor pariwisata di Kota Samarinda dinilai belum berjalan maksimal. Salah satu penyebabnya disebut berasal dari struktur kelembagaan yang hingga kini masih menggabungkan urusan pariwisata dengan pemuda dan olahraga dalam satu organisasi perangkat daerah.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai posisi pariwisata yang hanya menjadi bagian di bawah Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) membuat sektor tersebut sulit berkembang secara optimal.
Menurutnya, perhatian terhadap pariwisata menjadi tidak fokus karena harus berbagi prioritas dengan bidang lain yang juga memiliki cakupan kerja besar.
“Pariwisata ini masih digabung dengan pemuda dan olahraga. Secara kelembagaan tentu ini menjadi kendala tersendiri,” ujar Iswandi, Selasa (19/5/2026).
Ia mengatakan DPRD Samarinda selama ini telah beberapa kali meminta pemerintah kota untuk mengevaluasi struktur organisasi tersebut. Bahkan, Komisi II disebut rutin memanggil Disporapar guna membahas kemungkinan pemisahan kelembagaan agar sektor pariwisata dapat dikelola lebih serius.
“Kami selalu mendorong agar pariwisata berdiri sendiri. Karena tidak logis kalau sektor sebesar itu hanya menjadi satu bidang di dalam dinas gabungan,” tegasnya.
Selain persoalan struktur organisasi, Iswandi juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk pengembangan sektor pariwisata. Dengan besaran anggaran yang disebut hanya sekitar Rp3 miliar, ia menilai sulit bagi Samarinda untuk membangun destinasi maupun program wisata yang kompetitif.
“Kalau anggarannya hanya sekitar Rp3 miliar, tentu sangat terbatas untuk bicara pengembangan pariwisata secara serius,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu mempertanyakan bagaimana sektor pariwisata bisa bergerak lebih maju apabila dukungan kelembagaan dan pembiayaannya masih minim. Padahal, menurutnya, Samarinda memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi daerah.
Karena itu, Iswandi berharap Pemerintah Kota Samarinda segera mengambil langkah konkret dengan memisahkan urusan pariwisata dari Disporapar agar pengelolaannya lebih fokus dan memiliki arah pembangunan yang jelas.
“Mudah-mudahan ke depan bisa segera dipisah supaya pengelolaan pariwisata lebih optimal,” pungkasnya.
PENULIS: MJH
