Penyerahan pandangan Fraksi Golkar ke Wakil Ketua DPRD dan Wali Kota Bontang (FOTO: Ist)
BONTANG. Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Bontang menekankan pentingnya kualitas implementasi dalam pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan pemerintah kota. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi, Senin (18/5/2026).
Anggota Fraksi Golkar, Alfin Rausan Fikry, menegaskan bahwa dukungan terhadap raperda harus diiringi dengan kesiapan pelaksanaan di lapangan agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Yang terpenting bukan hanya pengesahan regulasinya, tetapi bagaimana aturan itu bisa dijalankan secara efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyoroti raperda lalu lintas dan angkutan jalan sebagai salah satu regulasi yang harus adaptif terhadap perkembangan kota.
“Kita ingin sistem transportasi yang tidak hanya tertib di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat dari sisi keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas sehari-hari,” katanya.
Pada sektor pengelolaan aset daerah, Golkar menilai pembaruan regulasi harus mampu memperbaiki tata kelola secara nyata.
“Regulasi ini harus mendorong pengelolaan aset yang lebih profesional, terbuka, dan mudah dalam pelaksanaannya, bukan justru menambah kerumitan birokrasi,” jelasnya.
Terkait penyertaan modal daerah, ia menekankan pentingnya kehati-hatian sekaligus orientasi manfaat.
“Setiap penyertaan modal harus jelas arah dan manfaatnya, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” ungkapnya.
Dalam bidang investasi, Golkar mendorong agar regulasi benar-benar mampu menarik minat investor tanpa mengabaikan kepentingan daerah.
“Kita butuh kebijakan yang memberi kepastian dan kemudahan bagi investor, tetapi tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” tambahnya.
Perhatian juga diberikan pada raperda insentif tenaga pendidik, yang dinilai harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Insentif ini jangan hanya menjadi tambahan semata, tetapi harus mampu mendorong kinerja, profesionalisme, dan kualitas layanan pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait raperda RTRW 2026–2045, Golkar menekankan pentingnya sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan kebutuhan lokal.
“Perencanaan tata ruang harus benar-benar terarah dan berkelanjutan, serta mampu mengakomodasi perkembangan kota ke depan tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembahasan lanjutan perlu dilakukan secara mendalam dan melibatkan berbagai pihak agar hasilnya tidak hanya normatif.
“Kami ingin setiap raperda yang disahkan nanti benar-benar aplikatif, terukur, dan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat,” pungkasnya.
PENULIS : AD
