Helmi Abdullah Ketua DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengingatkan seluruh pengelola dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjalankan operasional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Helmi, standar yang diterapkan pemerintah harus dipandang sebagai upaya menjaga kualitas program, bukan sekadar aturan administratif. Karena itu, pihak penyelenggara diminta segera melakukan pembenahan apabila masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya.
“Program MBG ini sudah memiliki standar dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Jadi seluruh pihak yang terlibat memang harus menyesuaikan dan mengikuti ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai langkah evaluasi maupun penghentian sementara terhadap dapur MBG yang belum memenuhi syarat merupakan bagian dari proses peningkatan kualitas layanan. Sebab, program tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya pelajar.
“Yang dilakukan sekarang saya lihat lebih kepada pembenahan. Jadi bukan berarti dihentikan selamanya, tetapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki standar yang belum terpenuhi,” katanya.
Helmi menegaskan, kualitas makanan, kebersihan dapur, hingga tata kelola distribusi harus menjadi perhatian utama seluruh pengelola. Ia meminta pelaksana program tidak mengabaikan aspek mutu demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program nasional tersebut.
“Karena ini program strategis pemerintah, kualitas dan mutu tentu harus dijaga bersama. Semua pihak harus disiplin mengikuti aturan yang sudah ditetapkan BGN,” tegasnya.
Selain berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi siswa, Helmi menilai keberadaan program MBG juga memberi efek ekonomi bagi masyarakat. Aktivitas dapur MBG dinilai mampu menggerakkan sektor usaha lokal, mulai dari penyedia bahan pangan, distribusi logistik, hingga pelaku usaha kecil.
“Kalau program ini berjalan maksimal, manfaatnya bukan hanya dirasakan siswa penerima makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat dan pelaku UMKM,” ucapnya.
DPRD Samarinda berharap koordinasi antara pengelola dapur, pemerintah, dan pihak terkait dapat terus diperkuat agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. (Adv/MJH)
