Home ADVETORIAL DPMPTSP Bontang Beri Kepastian Layanan Andalalin Maksimal 14 Hari Kerja
ADVETORIALBONTANG

DPMPTSP Bontang Beri Kepastian Layanan Andalalin Maksimal 14 Hari Kerja

97

Pelayanan DPMPTSP di Mal Pelayanan Publik di lantai 4 Pasar Taman Rawa Indah. ( Foto : DN / Narasipedia.net)

BONTANG. Waktu pengurusan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Bontang dipatok paling lama 14 hari kerja. Kepastian itu diberikan DPMPTSP agar pemohon bisa memperkirakan proses izin sebelum pembangunan berjalan.

Kepala DPMPTSP Bontang Muhammad Aspiannur mengatakan, batas waktu itu menjadi standar pelayanan yang berlaku dalam proses penerbitan persetujuan Andalalin.

“Jadi masyarakat atau pelaku usaha sudah punya gambaran berapa lama prosesnya,” kata Aspiannur.

Dia menyebut, kepastian waktu itu penting, terutama bagi pemohon yang tengah menyiapkan pembangunan maupun pengembangan usaha.

Dengan adanya target penyelesaian, proses pengurusan dinilai lebih terukur dan tidak membuat pemohon menunggu tanpa kepastian.

Saat ini pengajuan Andalalin juga sudah dilakukan melalui sistem digital. Pemohon cukup mengunggah berkas persyaratan dan mengikuti tahapan yang berjalan sampai proses selesai.

Aspiannur bilang, sistem tersebut dibuat untuk memangkas proses layanan agar lebih praktis dan mudah dipantau.

“Progresnya bisa dilihat. Jadi pemohon tahu sampai di mana prosesnya,” ujarnya.

Bagi masyarakat atau pelaku usaha yang masih bingung terkait persyaratan maupun mekanisme pengajuan, DPMPTSP membuka layanan konsultasi secara langsung.

Konsultasi bisa dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di lantai 4 Pasar Taman Rawa Indah Bontang maupun di kantor DPMPTSP Bontang di Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru.

Menurutnya, layanan konsultasi itu disiapkan agar pemohon bisa mendapatkan penjelasan lebih rinci sebelum mengajukan permohonan, sehingga proses perizinan berjalan lebih lancar..

Standar layanan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Bontang Nomor 365 Tahun 2023.Dia berharap pelayanan yang lebih terukur itu bisa memberi kemudahan bagi masyarakat.

“Sekaligus menjaga proses perizinan tetap berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.

PENULIS: DN

Related Articles

ADVETORIALKALTIMSAMARINDA

Pelabuhan Bukuan Jangan Hanya Bangun Dermaga, Joha Ingatkan Akses dan Angkutan Penumpang

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal. (FOTO: Frida/narasipedia.net) SAMARINDA.  Pembangunan...

ADVETORIALKALTIMSAMARINDA

Jalan Gelap Jadi Perhatian, DPRD Dorong Penerangan Masuk Prioritas 2027

Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan. (FOTO: Frida/narasipedia.net) SAMARINDA. Ketersediaan...

ADVETORIALKALTIMSAMARINDA

Anhar Soroti Tanggung Jawab PT Samudera Indonesia atas Aktivitas Pelabuhan di Bukuan

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar. (FOTO: Frida/narasipedia.net) SAMARINDA. Aktivitas angkutan...

BONTANGKALTIMSPORT

Raih Perak di PORPROV VIII Kaltim, Kontingen Mini 4WD Bontang Apresiasi Dukungan Penuh Pemkot dan IMI

BONTANG. eberhasilan kontingen olahraga bermotor Mini 4WD (Tamiya) Kota Bontang meraih medali...