Anhar Anggota Komisi IV DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Kesulitan lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi memperoleh pekerjaan menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Persoalan tersebut dinilai bukan semata-mata disebabkan terbatasnya lapangan kerja, tetapi juga belum optimalnya keterhubungan antara sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana prasarana dan peningkatan mutu tenaga pendidik. Namun, menurutnya, perhatian terhadap kesinambungan lulusan menuju dunia kerja masih perlu diperkuat.
Ia menilai banyak lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan formal justru menghadapi ketidakpastian ketika memasuki dunia kerja karena kompetensi yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
“Misalnya kita sudah membuat sekolah yang bagus, universitas yang bagus, tetapi begitu lulus pertanyaannya justru kerja di mana. Ini yang menjadi persoalan,” ujar Anhar, Jumat (3/7/2026).
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor pendidikan tidak cukup diukur dari tersedianya fasilitas belajar maupun kualitas pengajar. Sistem pendidikan juga harus mampu menyiapkan lulusan agar memiliki peluang yang lebih besar untuk terserap di dunia kerja.
“Negara selama ini fokus membangun sekolah dan meningkatkan kualitas guru, tetapi setelah lulus banyak yang harus mencari pekerjaan sendiri. Menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama,” katanya.
Anhar berpandangan salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi kurikulum pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Ia menilai materi pembelajaran perlu disusun berdasarkan perkembangan pasar kerja sehingga lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan.
“Apakah kurikulum kita sudah selaras dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di daerah? Ini yang perlu kita lihat bersama,” ungkapnya.
Ia juga mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan DPRD dalam menyusun kebijakan pendidikan. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar proses pendidikan tidak berhenti pada pemberian ijazah, tetapi mampu menghasilkan sumber daya manusia yang siap bekerja.
Anhar menilai integrasi antara dunia pendidikan dan industri dapat diwujudkan melalui penyelarasan kurikulum, penguatan program magang, hingga kerja sama penyerapan tenaga kerja bagi para lulusan.
“Kalau kebutuhan tenaga kerja sudah terintegrasi dengan tempat mereka belajar, maka ketika lulus mereka bisa langsung siap bekerja sesuai bidang keilmuannya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai kurikulum yang masih bersifat normatif perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, dan perubahan kebutuhan dunia kerja. Dengan pembaruan tersebut, lulusan diharapkan memiliki daya saing yang lebih tinggi serta mampu beradaptasi dengan dinamika industri.
Menurut Anhar, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka pengangguran di kalangan lulusan baru.
PENULIS: MJH
