BONTANG. Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Andi Sofyan Hasdam, memberikan catatan kritis terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda besar pemerintah pusat saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Reses Masa Sidang IV Tahun 2026 yang berlangsung di Cafe Halal Square, Kota Bontang, pada Sabtu (9/5/2026).
Mantan Wali Kota Bontang dua periode ini menegaskan bahwa pada dasarnya program MBG sangat baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun, ia menyoroti besarnya anggaran yang mencapai Rp335 triliun per tahun yang menurutnya memerlukan pengawasan serta evaluasi target sasaran yang lebih tajam.
Dalam penyampaiannya di hadapan konstituennya, Andi Sofyan Hasdam menekankan pentingnya efisiensi anggaran agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Ia mengusulkan agar klasifikasi ekonomi peserta didik menjadi acuan utama distribusi program.
“Program MBG ini bagus, tidak ada yang bilang tidak bagus. Tapi kita di DPD, khususnya Komite I, menyiapkan masukan agar dilakukan evaluasi sasaran. Contohnya di Bontang, sekolah-sekolah swasta elit yang siswanya berasal dari keluarga mampu, rasanya tidak perlu lagi diberi MBG,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa anggaran tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan sepenuhnya kepada anak-anak di wilayah pesisir atau daerah pedalaman yang tingkat gizinya masih perlu diintervensi secara serius.
“Larikan anggarannya ke daerah seperti Selangan atau wilayah-wilayah yang memang anak-anaknya memerlukan dukungan gizi tambahan. Itu baru tepat sasaran,” tegasnya.
Diskusi mengenai MBG ini juga dikaitkan dengan kondisi ekonomi nasional yang sedang menghadapi tekanan akibat kenaikan harga minyak dunia dan ketegangan geopolitik global. Dirinya mengkhawatirkan jika anggaran besar seperti MBG tidak dikelola dengan prinsip keadilan sosial, maka akan membebani APBN secara berlebihan di tengah ancaman krisis energi.
“Negara kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja karena subsidi energi yang membengkak. Dengan anggaran MBG yang fantastis, evaluasi adalah jalan tengah agar program tetap jalan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi Sofyan Hasdam mengungkapkan bahwa Komite I DPD RI akan membawa poin-poin evaluasi ini ke Sidang Tahunan MPR pada bulan Agustus mendatang. DPD RI berkomitmen untuk memastikan bahwa program-program strategis nasional, termasuk MBG, dapat dirasakan manfaatnya secara merata tanpa diskriminasi, namun tetap menjunjung prinsip efisiensi.
