Ahmad Vananzda Wakil Ketua II DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Pemerintah Kota Samarinda diminta mulai menempatkan sektor pariwisata sebagai bagian dari investasi jangka panjang daerah. DPRD Samarinda menilai pengembangan destinasi membutuhkan dukungan anggaran yang lebih kuat agar sektor tersebut mampu menciptakan aktivitas ekonomi sekaligus membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, mengatakan karakter geografis Samarinda yang minim destinasi wisata alam membuat pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan potensi yang sudah tersedia. Pemerintah perlu menciptakan destinasi baru melalui pembangunan maupun penataan kawasan yang memiliki daya tarik bagi masyarakat.
Menurut Ahmad, keterbatasan anggaran selama ini menjadi salah satu kendala dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah mulai meningkatkan perhatian anggaran pada 2027.
“Kalau kita ingin membuat pariwisata Samarinda, wisata yang benar-benar alami itu hampir tidak ada. Artinya, kita harus mendorong dan membangun tempat tertentu sampai menjadi destinasi wisata,” ujar Ahmad, Selasa (18/8/2026).
Ia menekankan pembangunan pariwisata tidak dapat menggunakan pola pikir hasil cepat. Destinasi yang dibangun membutuhkan waktu untuk dikenal masyarakat, menarik wisatawan, hingga menghasilkan dampak ekonomi.
“Kalau mulai 2027 anggarannya diperbesar, bukan berarti manfaatnya langsung dirasakan pada tahun itu. Mungkin baru dua atau tiga tahun ke depan,” katanya.
Ahmad menilai potensi wisata buatan dan ruang publik justru dapat menjadi pilihan realistis bagi Samarinda. Salah satu kawasan yang menurutnya memiliki peluang tersebut adalah Folder Air Hitam yang selama ini telah menjadi lokasi aktivitas warga.
Kawasan tersebut ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, bersantai menikmati suasana sore hingga menikmati kuliner dari pelaku UMKM. Namun, tingginya aktivitas warga belum sepenuhnya diikuti dengan pengelolaan kawasan yang terintegrasi.
“Folder Air Hitam saat ini masih semrawut. Masyarakat datang untuk berwisata atau berolahraga seperti berjoging, tetapi kawasannya mungkin belum tertata dengan baik,” ujarnya.
Persoalan parkir, lokasi pedagang, hingga kejelasan pengelola menjadi sejumlah hal yang perlu dibenahi. Ahmad menilai tanpa tata kelola yang jelas, potensi kawasan tersebut sebagai ruang publik sekaligus destinasi wisata akan sulit berkembang secara optimal.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar penataan tidak dilakukan dengan pendekatan penertiban semata. Keberadaan UMKM yang telah menggantungkan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari pembahasan sebelum kebijakan diterapkan.
“Jangan sampai komunikasi mereka tidak sinkron dengan pemerintah kota, lalu tiba-tiba Satpol PP langsung melakukan penertiban. Ini harus dikoordinasikan,” tegasnya.
Menurut Ahmad, penataan yang dilakukan secara terencana dapat membuat kawasan seperti Folder Air Hitam memiliki fungsi ganda, yakni sebagai ruang rekreasi masyarakat dan penggerak ekonomi lokal. Pemerintah juga perlu memastikan pembagian kewenangan antar-OPD sehingga pengelolaan kawasan tidak berjalan sendiri-sendiri.
DPRD Samarinda akan mendorong pemerintah kota menyusun konsep pengembangan pariwisata yang lebih terarah, termasuk memperjelas pengelolaan kawasan potensial.
Dengan dukungan anggaran dan tata kelola yang baik, sektor pariwisata diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap pembangunan kota, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan PAD Samarinda.
PENULIS: MJH
