BONTANG. Transformasi digital Pemerintah Kota Bontang tidak hanya diarahkan untuk mempermudah akses pelayanan masyarakat, tetapi juga memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan lebih transparan, terintegrasi, dan aman. Upaya tersebut diperkuat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang melalui sejumlah inovasi, mulai dari peresmian Command Center, peluncuran Super Apps Limau, hingga penguatan perlindungan data pribadi.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rangkaian Malam Transformasi Digital dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa (10/11/2026) malam.
Kepala Diskominfo Kota Bontang, Andi Hasanuddin Akmal, mengatakan transformasi digital merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan teknologi tidak cukup hanya dengan menghadirkan aplikasi, tetapi harus didukung integrasi sistem, kesiapan sumber daya manusia, serta pengelolaan data yang berkualitas.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menghadirkan Command Center sebagai pusat kendali informasi pemerintahan. Fasilitas tersebut dirancang untuk mendukung pemantauan program pembangunan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta menyediakan data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Seluruh perangkat daerah diharapkan berperan aktif mendukung pemanfaatan Command Center melalui penyediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Selain itu, Diskominfo juga memperkenalkan Super Apps Limau sebagai platform yang mengintegrasikan berbagai layanan dan informasi pemerintahan dalam satu pintu. Kehadirannya diharapkan membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan tanpa harus mengakses berbagai aplikasi secara terpisah.
Andi menjelaskan, nama Limau memiliki filosofi pelayanan publik yang harus segar, tuntas, dan memuaskan masyarakat. Filosofi tersebut menjadi gambaran harapan pemerintah agar pelayanan berbasis digital semakin praktis, efisien, dan tidak berbelit-belit.
Di sisi lain, Diskominfo turut mendorong penguatan keterbukaan informasi publik melalui monitoring dan evaluasi terhadap badan publik di lingkungan Pemkot Bontang. Evaluasi yang berlangsung sejak 9 Februari hingga 7 Mei 2026 itu melibatkan perangkat daerah hingga kelurahan.
Menurut Andi, monitoring dan evaluasi tersebut tidak semata-mata bertujuan menentukan peringkat, tetapi juga mengukur komitmen setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Diskominfo juga membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi perangkat daerah untuk meningkatkan pengelolaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Penguatan keterbukaan informasi turut melibatkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Keberadaan KIM dinilai strategis sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk membantu menangkal hoaks serta menyebarluaskan informasi pembangunan yang benar hingga tingkat lingkungan.
Tidak kalah penting, percepatan digitalisasi juga dibarengi dengan penguatan keamanan informasi. Hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama perlindungan data pribadi oleh perangkat daerah sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga informasi masyarakat.
Andi menegaskan, semakin banyak layanan pemerintah yang memanfaatkan teknologi digital, semakin besar pula tanggung jawab dalam memastikan data masyarakat dikelola secara aman sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
“Perlindungan data pribadi menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari transformasi digital. Kita harus memastikan keamanan data masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun kebocoran data,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberadaan Command Center dan Super Apps Limau harus diimbangi dengan kesiapan sistem keamanan informasi. Dengan begitu, kemudahan pelayanan digital dapat berjalan beriringan dengan perlindungan privasi masyarakat.
Melalui berbagai langkah tersebut, Diskominfo Bontang berupaya membangun ekosistem pemerintahan digital yang tidak hanya modern dari sisi teknologi, tetapi juga transparan dalam penyampaian informasi, akuntabel dalam pengelolaan data, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
