BONTANG. Kecamatan Bontang Barat membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan terkait kualitas pelayanan publik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan yang diberikan semakin transparan, cepat, ramah, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Camat Bontang Barat, Mustamin Syam, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Bontang Barat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Barat, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Mustamin mengajak masyarakat menyampaikan penilaian secara terbuka terhadap pelayanan yang selama ini diberikan oleh pihak kecamatan. Mulai dari transparansi prosedur, kecepatan penyelesaian administrasi hingga keramahan petugas saat melayani warga.
“Sangat berharap ada masukan, ada saran dari Bapak Ibu, apakah Kecamatan selama ini sudah bagus pelayanannya? Apakah sudah transparan dan apakah tidak lama dalam memberikan pelayanan, atau apakah petugas-petugas yang memberikan pelayanan itu ramah atau tidak? Tolong sampaikan saran kepada kami sejujur-jujurnya,” ujarnya.
Menurutnya, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pembenahan birokrasi. Pihak kecamatan, kata dia, terbuka untuk memperbaiki berbagai kekurangan agar kualitas pelayanan terus meningkat.
“Karena lewat saran dan masukan Bapak Ibu, insyaallah kami bisa berbenah, bisa memperbaiki, dan bisa meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik lagi. Sesuatu yang tidak baik selama ini, insyaallah kami siap untuk mengubah,” tegasnya.
Mustamin menjelaskan, pelaksanaan FKP juga menjadi salah satu langkah Kecamatan Bontang Barat dalam mempersiapkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ia menilai, upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi membutuhkan komitmen serta tanggung jawab seluruh jajaran pelayanan. Karena itu, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memberikan pengawasan sekaligus masukan terhadap pelaksanaan pelayanan di lingkungan kecamatan.
FKP tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dalam forum tersebut, terdapat sejumlah materi yang dipaparkan kepada peserta. Sesi pertama membahas Maklumat Pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan kecamatan, serta mekanisme layanan pengaduan.
Selanjutnya, sesi kedua membahas standar pelayanan untuk penerbitan Surat Dispensasi Nikah dan Surat Keterangan Ahli Waris.
Pada sesi ketiga, peserta mendapatkan penjelasan mengenai SIJAKA (Sistem Informasi Pinjam Pakai). Layanan digital resmi Pemerintah Kecamatan Bontang Barat ini digunakan untuk memfasilitasi peminjaman Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) dan fasilitas publik lainnya.
Sementara sesi keempat membahas standar pelayanan administrasi kependudukan, meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP), perekaman Kartu Identitas Anak (KIA), serta penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Datang Penduduk.
Selain itu, dipaparkan pula berbagai layanan lainnya, seperti Surat Keterangan Domisili Usaha, surat rekomendasi, legalisir dokumen, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Melalui forum ini, Kecamatan Bontang Barat berharap masyarakat semakin memahami jenis layanan, prosedur, serta standar waktu dan mekanisme pengaduan yang tersedia. Masukan yang disampaikan juga diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
