Deni Hakim Anwar Ketua Komisi III DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Kesiapan juru parkir dan pemahaman pengguna kendaraan menjadi perhatian Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelang penerapan pembayaran parkir digital. Ia meminta Pemkot memastikan perubahan sistem dapat dijalankan dengan baik oleh petugas di lapangan.
Deni mendukung digitalisasi karena berpotensi memperjelas pencatatan transaksi dan memudahkan pengawasan retribusi. Namun, pemerintah dinilai perlu menyiapkan mekanisme operasional serta infrastruktur sebelum beralih dari pembayaran manual.
“Digitalisasi parkir merupakan langkah yang tepat untuk menekan kebocoran PAD. Namun, sistem, sumber daya manusia, dan infrastrukturnya harus disiapkan dengan baik,” ujar Deni, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat perlu menjadi bagian dari persiapan. Penggunaan pembayaran digital, termasuk QRIS, membutuhkan pemahaman kedua pihak agar transaksi berlangsung lancar dan pelayanan tidak terganggu.
Dengan pencatatan yang lebih transparan, Deni berharap penerimaan retribusi dapat diawasi lebih baik. Sistem tersebut juga dinilai dapat membantu pemerintah menertibkan pungutan oleh juru parkir tanpa izin.
Persiapan itu perlu dibarengi pembenahan lokasi parkir. Deni menyoroti sejumlah kafe, toko ritel, dan restoran yang belum menyediakan lahan memadai sehingga kendaraan pelanggan menggunakan badan jalan.
“Banyak tempat usaha belum memiliki lahan parkir yang memadai sehingga kendaraan menggunakan badan jalan. Persoalan ini perlu ditata secara bertahap agar parkir lebih tertib,” katanya.
Penggunaan ruang jalan tersebut dinilai berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan membuka ruang bagi praktik parkir tidak resmi. Karena itu, pemerintah diminta memberikan pemahaman kepada pelaku usaha serta menerapkan ketentuan yang jelas mengenai fasilitas parkir.
Deni menilai penataan lokasi akan memudahkan pengawasan sekaligus meningkatkan kenyamanan pelanggan. Langkah tersebut perlu berjalan bersama pembenahan transaksi agar modernisasi perparkiran terasa dalam pelayanan sehari-hari.
Ia berharap Pemkot mematangkan persiapan sebelum kebijakan diterapkan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diikuti petugas yang siap, lokasi yang tertata, serta layanan yang lebih tertib bagi pengguna kendaraan.
PENULIS: MJH
