Deni Hakim Anwar Ketua Komisi III DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Pengawasan di lokasi parkir resmi dan kejelasan penanganan laporan kehilangan menjadi perhatian Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar. Ia meminta kedua aspek itu dipersiapkan sebelum Pemkot menerapkan parkir berlangganan.
Menurut Deni, kewajiban membayar parkir harus disertai pelayanan yang memberikan rasa aman. Pemerintah bersama pengelola perlu memastikan kendaraan terpantau dan keluhan pengguna mendapat tindak lanjut yang jelas.
“Jangan hanya menarik retribusi. Masyarakat juga membutuhkan rasa aman. Kami meminta setiap titik parkir resmi dilengkapi CCTV yang aktif dan terpantau,” ujar Deni, Senin (12/10/2026).
Politisi Partai Gerindra itu menekankan bahwa kamera pengawas harus berfungsi dan dipantau. Dengan begitu, perangkat tersebut dapat membantu pengawasan sehari-hari sekaligus penelusuran apabila pengguna melaporkan kehilangan barang.
Keberadaan CCTV juga perlu didukung mekanisme pengaduan yang jelas. Deni mengingatkan agar laporan masyarakat tidak berakhir pada saling melempar tanggung jawab antara juru parkir dan pengelola.
Keluhan kehilangan helm menjadi salah satu persoalan yang ia soroti. Meski menyangkut barang bawaan pengguna kendaraan, kejadian tersebut dinilai dapat memengaruhi kepercayaan warga terhadap pelayanan parkir.
“Masalah helm hilang bisa mengurangi kepercayaan masyarakat. Karena itu, aspek keamanan harus dibenahi sebelum parkir berlangganan diterapkan,” katanya.
Deni menilai persiapan sistem berlangganan perlu mencakup pembenahan pelayanan di lapangan. Kemudahan pembayaran dan peningkatan penerimaan daerah harus berjalan bersama penyediaan fasilitas yang memadai serta pengawasan yang efektif.
Ia berharap pembaruan sistem perparkiran memberi manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan yang tertib, pengawasan yang berjalan, dan penanganan keluhan yang jelas menjadi bagian dari perbaikan yang dimintanya sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
PENULIS: MJH
