Ahmad Vananzda Wakil Ketua II DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Pemerintah Kota Samarinda didorong segera mematangkan skema parkir berlangganan sebagai salah satu instrumen baru untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, menilai program tersebut memiliki peluang besar menambah penerimaan daerah apabila dirancang dengan mekanisme yang jelas, mudah diterapkan, serta mampu menjangkau masyarakat secara luas.
Menurut Ahmad, konsep parkir berlangganan dapat diintegrasikan dengan pembayaran tahunan kendaraan bermotor. Skema tersebut dinilai dapat membuat potensi penerimaan dari sektor parkir lebih terukur dibandingkan hanya mengandalkan pungutan parkir secara konvensional.
“Pemkot sudah menyampaikan bahwa program ini untuk meningkatkan PAD. Mekanismenya bisa melalui parkir berlangganan, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat,” ujar Ahmad, Jumat (14/8/2026).
DPRD Samarinda, kata dia, memberikan dukungan terhadap rencana tersebut. Bahkan, anggota DPRD siap menjadi bagian dari penerapan awal sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah.
“Kami di DPRD siap mendukung program parkir berlangganan. Kalau memang diperlukan, kami juga siap ikut lebih dahulu,” katanya.
Ahmad menilai peningkatan PAD tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah kota. DPRD dan masyarakat juga perlu mengambil bagian dalam mendukung kebijakan yang bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Ia menyebut, apabila diterapkan secara optimal, parkir berlangganan berpotensi menyumbang penerimaan hingga sekitar Rp200 miliar per tahun. Tambahan tersebut dinilai dapat memperbesar ruang fiskal Pemkot Samarinda untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Kalau programnya bisa berjalan sebagaimana mestinya, potensinya bisa sampai Rp200 miliar per tahun. Itu tentu akan menambah kekuatan PAD Samarinda,” jelasnya.
Meski demikian, Ahmad mengingatkan bahwa peningkatan PAD tidak bisa hanya mengandalkan satu kebijakan. Pemerintah tetap perlu menggali berbagai sumber penerimaan lainnya dengan memperhatikan efektivitas pengelolaan serta manfaatnya bagi masyarakat.
Ia melihat tren PAD Samarinda dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif. PAD disebut berada di kisaran Rp1,1 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun pada 2026.
Sementara itu, untuk 2027 DPRD bersama Pemkot Samarinda telah menyepakati proyeksi PAD sebesar Rp1,3 triliun. Ahmad optimistis target tersebut masih dapat terus ditingkatkan jika potensi pendapatan daerah, termasuk sektor parkir, dikelola secara maksimal.
“Untuk 2027 sudah disepakati Rp1,3 triliun. Tidak menutup kemungkinan pada 2028 kita bisa mencapai Rp1,5 triliun,” pungkasnya.
PENULIS: MJH
