Ahmad Vananzda Wakil Ketua II DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda untuk 2027 disepakati sebesar Rp1,3 triliun. Angka tersebut menjadi hasil kompromi antara target Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp1,2 triliun dan usulan DPRD yang sebelumnya mendorong hingga Rp1,5 triliun.
Kesepakatan itu dicapai dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, mengatakan penetapan target tersebut mempertimbangkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan. Menurutnya, DPRD memang berkepentingan mendorong peningkatan PAD, tetapi target yang ditetapkan harus tetap berpijak pada data dan potensi riil daerah.
“Pemkot kemarin menyampaikan Rp1,2 triliun, DPRD Rp1,5 triliun. Tapi kita juga harus memberikan masukan dengan data,” kata Ahmad, Jumat (14/8/2026).
Ia menjelaskan, target yang terlalu tinggi justru dapat menjadi persoalan apabila tidak mampu direalisasikan. Ketidaksesuaian antara target pendapatan dan realisasi berpotensi memengaruhi perencanaan belanja serta kondisi fiskal daerah.
Karena itu, DPRD bersama Pemkot memilih angka Rp1,3 triliun sebagai titik temu. Ahmad menilai angka tersebut masih memberikan ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan, namun tidak terlalu membebani APBD dengan asumsi pendapatan yang sulit dicapai.
“Kesepakatannya Rp1,3 triliun, jadi kita ambil titik tengahnya,” ujarnya.
Meski telah disepakati, Ahmad menegaskan pekerjaan berikutnya adalah memastikan target tersebut benar-benar dapat dicapai. Pemerintah Kota Samarinda perlu memperkuat pengelolaan berbagai sumber PAD agar kenaikan target tidak hanya tercatat dalam dokumen anggaran.
Menurutnya, peningkatan PAD dibutuhkan untuk memperbesar ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, setiap potensi pendapatan harus dioptimalkan secara terukur.
Di sisi belanja, DPRD melihat sejumlah program yang diajukan Pemkot Samarinda masih diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Banggar akan terus memastikan komposisi belanja tetap sejalan dengan kemampuan pendapatan daerah.
“Pada dasarnya apa yang disampaikan Pemkot Samarinda bisa diterima dengan baik, mulai dari belanja modal dan lain-lain. Kegiatan belanja yang langsung menyentuh masyarakat saya lihat lebih banyak,” tutur Ahmad.
Dengan disepakatinya proyeksi PAD Rp1,3 triliun, pembahasan APBD 2027 selanjutnya akan memasuki tahapan berikutnya. DPRD dan Pemkot Samarinda dijadwalkan melanjutkan proses hingga APBD 2027 ditetapkan.
Ahmad menegaskan, tantangan utama setelah angka disepakati adalah menjaga agar target tersebut tetap realistis sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan. Target Rp1,3 triliun kini bukan sekadar angka anggaran, tetapi menjadi ukuran kemampuan Pemkot Samarinda memperkuat kemandirian fiskalnya.
PENULIS: MJH
