Helmi Abdullah ketua DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Gangguan listrik yang beberapa kali melanda Kota Samarinda dinilai menunjukkan masih perlunya pembenahan sistem kelistrikan. DPRD Kota Samarinda meminta PT PLN memperkuat keandalan jaringan dan mempercepat pengembangan infrastruktur agar pemadaman tidak terus berulang dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan pasokan listrik kini menjadi kebutuhan vital yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat, mulai dari pelayanan publik, dunia pendidikan, sektor usaha, hingga kebutuhan rumah tangga. Karena itu, keandalan sistem distribusi harus menjadi prioritas.
“Yang diharapkan masyarakat bukan hanya listrik kembali normal, tetapi adanya jaminan bahwa kualitas jaringan terus ditingkatkan sehingga kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya, Jumat (10/7/2026).
Menurut Helmi, berdasarkan penjelasan yang diterima DPRD, gangguan listrik beberapa waktu lalu dipicu persoalan teknis dan saat ini proses pemulihan terus dilakukan. Namun, ia menilai langkah tersebut harus diikuti evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi agar tidak hanya menyelesaikan persoalan sesaat.
Ia menilai pemadaman listrik dalam durasi yang cukup lama telah menimbulkan dampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Selain mengganggu pelayanan publik, kondisi tersebut juga memengaruhi operasional pelaku usaha, khususnya UMKM yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan kegiatan usahanya.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat. Aktivitas usaha terganggu, pelayanan ikut terdampak, bahkan kegiatan sehari-hari masyarakat juga tidak berjalan normal. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Helmi juga mendorong PLN menyesuaikan pembangunan infrastruktur kelistrikan dengan pertumbuhan Kota Samarinda yang terus berkembang. Menurutnya, peningkatan kapasitas jaringan dan pemerataan layanan menjadi kebutuhan penting untuk mendukung kawasan permukiman baru, investasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, DPRD berharap program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dijalankan PLN dapat diperluas dan lebih banyak menyasar kebutuhan masyarakat. Program tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah di luar layanan kelistrikan.
“Kami berharap pembenahan tidak berhenti pada penanganan gangguan, tetapi diikuti penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan, dan langkah antisipasi agar masyarakat memperoleh pasokan listrik yang lebih andal ke depan,” tegas Helmi.
PENULIS: MJH