Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam (FOTO : AD/narasipedia.net)
BONTANG. DPRD Bontang mendorong pengelolaan pasar agar lebih mandiri di tengah tingginya beban operasional yang belum diimbangi pemasukan.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai kondisi saat ini menunjukkan ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran. Sumber pemasukan seperti parkir, sewa, dan retribusi harian belum cukup untuk menutup biaya operasional.
Ia menjelaskan, kebutuhan operasional pasar cukup besar, terutama untuk listrik yang mencapai sekitar Rp100 juta per bulan untuk tiga pasar, belum termasuk biaya air dan kebutuhan lainnya.
Menurutnya, meskipun pasar berfungsi sebagai layanan publik dan tidak berorientasi pada keuntungan, pengelolaan tetap harus memperhatikan efisiensi agar tidak membebani keuangan daerah.
“Pelayanan publik memang bukan untuk mencari profit, tapi pengelolaannya tetap harus sehat. Jangan sampai seluruh biaya operasional bergantung pada APBD,” katanya.
Komisi B pun mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem retribusi agar lebih optimal. Dengan pengelolaan yang tepat, ia meyakini pendapatan pasar sebenarnya berpotensi menutup biaya operasional.
Selain itu, upaya digitalisasi juga perlu dipercepat. Saat ini sejumlah sistem sudah mulai diterapkan, seperti penggunaan aplikasi dan palang parkir, namun transaksi masih didominasi pembayaran tunai yang berisiko menimbulkan kebocoran.
“Pemanfaatan teknologi sudah mulai berjalan, tetapi belum maksimal. Sistem non-tunai harus diperkuat agar pendapatan bisa lebih transparan dan tidak mudah bocor,” pungkasnya.
PENULIS : AD
