Samri Shaputra Ketua Komisi I DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dinilai menjadi peringatan bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk segera memperkuat kemandirian fiskal. DPRD Kota Samarinda meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu menghadirkan program yang berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memberi kontribusi terhadap penguatan kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, efektivitas program tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran, melainkan dari hasil yang mampu diciptakan.
“Harapan kami, setiap anggaran yang digunakan harus menghasilkan timbal balik. Kami mendorong OPD mitra Komisi I membuat program yang efektif, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa memberikan hasil yang jelas. Kalau seperti itu, daerah tidak akan berkembang,” ujar Samri, Selasa (7/7/2026).
Ia menilai kebijakan pemerintah pusat memangkas TKD harus dijadikan momentum untuk mengubah pola pengelolaan anggaran daerah. Selama ini, menurut Samri, pemerintah daerah cenderung bergantung pada dana transfer sehingga belum maksimal menggali potensi pendapatan yang dimiliki.
“Pemotongan anggaran melalui TKD harus menjadi pelajaran. Pemerintah daerah harus lebih kreatif meningkatkan PAD agar bisa menutup kekurangan anggaran dan tetap memenuhi kebutuhan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Samri berpandangan Samarinda memiliki peluang membangun kemandirian fiskal apabila seluruh OPD mampu menyusun program yang produktif dan berbasis potensi daerah. Ia mencontohkan sejumlah daerah di Indonesia yang telah berhasil mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui optimalisasi PAD.
“Kami ingin Samarinda bisa mandiri dari sisi pendapatan. Sudah ada daerah lain yang mampu berdiri dengan kekuatan fiskalnya sendiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan ukuran keberhasilan penggunaan APBD tidak boleh berhenti pada capaian realisasi belanja. Menurutnya, setiap program harus mampu menciptakan nilai tambah, baik berupa peningkatan pendapatan daerah maupun manfaat ekonomi yang mendukung pembangunan jangka panjang.
“Serapan anggaran yang efektif itu bukan hanya terserap 100 persen. Harus ada timbal balik, ada pendapatan yang dihasilkan. Kalau PAD meningkat, maka kemampuan APBD untuk membiayai pembangunan juga akan semakin kuat,” tegasnya.
Samri berharap evaluasi terhadap dampak pemotongan TKD dapat menjadi titik awal pembenahan tata kelola anggaran di Kota Samarinda. Dengan program yang lebih produktif dan berorientasi pada hasil, ia meyakini kemampuan fiskal daerah akan semakin kuat sehingga pembangunan dan pelayanan publik tidak lagi bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat.
PAENULIS: MJH
