Samri Shaputra Ketua Komisi I DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Efektivitas penggunaan anggaran menjadi perhatian Komisi I DPRD Kota Samarinda saat mengevaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda. Meski realisasi anggaran hingga triwulan II tahun 2026 baru mencapai sekitar 33 persen, DPRD menilai capaian tersebut masih berada dalam batas wajar. Namun, perangkat daerah didorong menyusun program yang lebih inovatif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan evaluasi terhadap serapan anggaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan sebagai bagian dari pembahasan realisasi program tahun 2026 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027. Menurutnya, setiap program harus diukur dari efektivitas pelaksanaan serta dampak yang dihasilkan.
“Kami memantau sejauh mana serapan anggaran OPD, terutama mitra kerja Komisi I. Dari situ nanti akan terlihat program mana yang efektif dan mana yang belum efektif. Itu akan menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran tahun 2027,” ujar Samri Shaputra, Senin (6/7/2026).
Ia menegaskan, evaluasi tersebut menjadi semakin penting mengingat kondisi fiskal Pemerintah Kota Samarinda masih terbatas. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memanfaatkan anggaran secara optimal dengan menyusun program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Sekarang kondisi fiskal kita kurang baik. Karena itu kami meminta seluruh OPD menggunakan anggaran secara maksimal dengan menyusun program-program yang benar-benar efektif dan dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Secara khusus, Komisi I mencatat realisasi serapan anggaran Diskominfo hingga triwulan II baru berada di kisaran 33 persen. Meski demikian, Samri menilai angka tersebut masih sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan.
“Kalau Diskominfo, serapan anggarannya sekitar 33 persen pada triwulan II. Menurut kami masih normal, tetapi yang kami tekankan adalah bagaimana penyusunan program tahun 2027 bisa lebih kreatif,” jelasnya.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, Samri juga mendorong Diskominfo mulai mengembangkan program yang mampu menghasilkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Menurutnya, masih terdapat sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan aset maupun ruang publik.
Salah satu yang disoroti ialah penataan infrastruktur telekomunikasi, seperti kabel udara dan jaringan milik perusahaan penyedia layanan internet maupun operator telekomunikasi yang memanfaatkan fasilitas publik di Kota Samarinda. Potensi tersebut dinilai dapat dikaji sebagai sumber PAD baru dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Kami menekankan bahwa peningkatan PAD jangan sampai membebani masyarakat. Diskominfo memiliki peluang melalui penataan infrastruktur telekomunikasi, seperti kabel dan jaringan milik penyedia layanan internet maupun telekomunikasi yang menggunakan ruang publik. Potensi seperti ini bisa dikaji lebih lanjut sebagai sumber PAD yang tetap berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.
PENULIS: MJH
