Novan Syahronny Pasie Ketua Komisi IV DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Samarinda dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda.
Mulai dari tidak dialokasikannya Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) bagi guru di 17 Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, kerusakan sarana dan prasarana sekolah dasar (SD), hingga evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi fokus pembahasan menjelang penyusunan program kerja tahun 2027.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan pembahasan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun 2026 sekaligus penyusunan prioritas anggaran tahun depan. Menurutnya, setiap bidang di lingkungan Disdikbud dibedah secara rinci untuk memastikan program yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan di Kota Samarinda.
“Di dalam rapat tadi ada beberapa usulan yang kami breakdown berdasarkan bidang di Disdikbud. Yang paling menjadi perhatian adalah bidang Taman Kanak-kanak dan PAUD,” ujar Novan, Senin (6/7/2026).
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan ialah tidak dialokasikannya BOPDA bagi guru di 17 TK Negeri pada tahun anggaran 2026. Saat ini, operasional sekolah hanya ditopang melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional, sehingga dinilai belum cukup untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak usia dini secara optimal.
“Untuk tahun 2026 ini guru-guru di 17 TK Negeri tidak mendapatkan bantuan dana operasional daerah. Yang dikucurkan hanya BOS Nasional. Karena itu kami mengusulkan agar pembenahan TK Negeri menjadi salah satu prioritas, di luar program-program lainnya,” jelasnya.
Selain sektor pendidikan anak usia dini, Komisi IV juga memberikan perhatian terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah dasar. Berdasarkan hasil evaluasi, masih banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan fasilitas guna menunjang kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.
“Kalau di tingkat SD, pembahasannya lebih banyak terkait sarana dan prasarana. Masih banyak kerusakan yang harus segera ditangani, sehingga itu juga kami usulkan dalam pembahasan,” katanya.
Sementara pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), DPRD tidak hanya membahas kebutuhan ruang belajar baru, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan SPMB yang pada tahun ini masih memunculkan berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Menurut Novan, penyempurnaan sistem penerimaan murid harus menjadi salah satu agenda penting agar pelaksanaan SPMB tahun 2027 dapat berlangsung lebih adil, transparan, dan mampu memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh calon peserta didik.
“Di tingkat SMP memang masih berbicara soal kebutuhan ruang belajar. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana sistem SPMB tahun 2027 nanti bisa diperbaiki sehingga tidak terjadi ketimpangan seperti yang menjadi perhatian selama ini,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kota Samarinda memastikan seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran tahun 2027. Legislator berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan anak usia dini, mempercepat perbaikan infrastruktur sekolah, serta menyempurnakan sistem penerimaan peserta didik agar kualitas layanan pendidikan di Kota Samarinda semakin meningkat.
PENULIS: MJH
