Anhar Anggota Komisi IV DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Polemik yang terus berulang dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda dinilai tidak akan selesai apabila pemerintah hanya berfokus pada perubahan mekanisme seleksi. DPRD Kota Samarinda menilai persoalan mendasar justru terletak pada belum meratanya pembangunan sekolah negeri di kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan keterbatasan jumlah sekolah di sejumlah wilayah menyebabkan calon peserta didik terpaksa mendaftar ke sekolah yang berada di luar lingkungan tempat tinggalnya. Akibatnya, daya tampung di sekolah-sekolah tertentu terus menjadi rebutan setiap tahun.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjadikan pemerataan infrastruktur pendidikan sebagai solusi jangka panjang dibanding terus melakukan perubahan terhadap sistem penerimaan peserta didik.
“Kalau memang di suatu wilayah sekolahnya kurang, ya bangun sekolah baru. Jangan setiap tahun masyarakat dipaksa menghadapi persoalan yang sama saat penerimaan murid baru,” ujar Anhar, Jumat (3/7/2026).
Ia mencontohkan beberapa kawasan seperti Handil Bakti, perbatasan Rawa Makmur, Bukuan hingga Simpang Pasir yang mengalami perkembangan permukiman cukup pesat, tetapi belum diimbangi dengan ketersediaan sekolah negeri yang memadai.
Kondisi tersebut, kata Anhar, membuat banyak siswa harus mencari sekolah di wilayah lain. Selain memperkecil peluang diterima karena tingginya persaingan, jarak tempuh yang lebih jauh juga menambah beban biaya dan waktu bagi keluarga.
Menurutnya, pembangunan sekolah baru di kawasan yang masih menjadi blank spot layanan pendidikan akan memberikan dampak yang lebih besar dibanding sekadar mengubah pola seleksi dalam SPMB.
“Kalau sekolah tersedia di dekat tempat tinggal masyarakat, otomatis tidak semua orang akan berebut masuk ke sekolah yang sama. Persoalan daya tampung juga akan lebih mudah diatasi,” katanya.
Anhar juga mengingatkan bahwa persoalan akses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan peserta didik, tetapi juga menyangkut keselamatan anak. Ia menilai masih banyak siswa yang harus melintasi jalan poros dengan lalu lintas kendaraan berat karena lokasi sekolah berada jauh dari kawasan tempat tinggal mereka.
Menurutnya, aspek keselamatan semestinya menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan sektor pendidikan.
“Pendidikan bukan hanya soal diterima di sekolah, tetapi juga bagaimana anak-anak bisa berangkat dan pulang dengan aman. Jangan sampai mereka harus melewati jalan yang padat kendaraan besar setiap hari karena tidak ada sekolah di sekitar tempat tinggalnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan sekolah baru perlu diselaraskan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan permukiman di Kota Samarinda. Dengan demikian, penyediaan layanan pendidikan dapat berlangsung lebih merata sekaligus mengurangi kesenjangan akses antarwilayah.
Anhar meyakini pemerataan infrastruktur pendidikan akan menjadi solusi yang lebih efektif dalam mengatasi persoalan SPMB yang terus berulang setiap tahun. Menurutnya, semakin banyak pilihan sekolah di dekat lingkungan tempat tinggal masyarakat, semakin kecil pula potensi terjadinya penumpukan pendaftar pada sekolah-sekolah tertentu.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar perubahan sistem, tetapi pemerataan sekolah. Selama fasilitas pendidikan belum merata, persoalan penerimaan murid baru akan terus berulang setiap tahun,” pungkasnya.
PENULIS: MJH
