Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bapperida Bontang (FOTO : AD/narasipedia.net)
BONTANG. Pemerintah Kota Bontang berencana melakukan evaluasi terhadap penerima insentif guru swasta dan non-ASN. Langkah ini dilakukan untuk memastikan anggaran yang digelontorkan setiap tahun benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bapperida Bontang, Syarifuddin mengungkapkan bahwa anggaran insentif bagi guru swasta dan non-ASN mencapai lebih dari Rp18 miliar setiap tahun. Dengan nilai yang cukup besar tersebut, pemerintah perlu melakukan pembaruan data secara berkala.
“Anggarannya lebih dari Rp18 miliar yang kita keluarkan untuk insentif guru swasta dan non-ASN setiap tahunnya. Karena itu kami ingin mengefektifkan evaluasi, terutama untuk melihat berapa yang sudah pensiun sehingga data penerima benar-benar sesuai kondisi yang ada saat ini,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan, evaluasi tidak hanya dilakukan melalui data administrasi, tetapi juga perlu dibarengi dengan pengecekan langsung ke lapangan. Menurutnya, perkembangan jumlah penduduk dan peserta didik di setiap wilayah dapat memengaruhi kebutuhan tenaga pendidik.
“Kalau bisa diterapkan juga evaluasi di lapangan. Jadi bukan hanya melihat data, tetapi memastikan bagaimana kondisi sekolah atau lembaga pendidikan tersebut saat ini,” ujarnya.
Syarifuddin menilai ada kemungkinan beberapa lembaga pendidikan, khususnya PAUD, mengalami penurunan jumlah peserta didik karena perubahan demografi di lingkungan sekitarnya. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada lembaga yang sudah tidak aktif lagi.
“Di beberapa daerah mungkin sudah tidak banyak peminatnya lagi karena anak-anak di lingkungan itu sudah besar-besar. Kondisi seperti itu tentu perlu menjadi perhatian dalam evaluasi,” tuturnya.
Menurutnya, apabila ditemukan lembaga pendidikan yang sudah tidak memiliki tenaga pengajar aktif atau bahkan tidak lagi memiliki siswa, maka pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian kuota penerima insentif.
“Bisa saja ada PAUD yang sudah tidak ada gurunya, tidak ada siswanya. Nah, itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengurangi kuota penerima. Tetapi yang jelas, kuota untuk guru swasta saat ini sudah cukup banyak juga,” jelasnya.
Ia menegaskan, evaluasi tersebut bukan untuk mengurangi perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, melainkan sebagai upaya memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Tujuannya agar anggaran yang dialokasikan benar-benar diterima oleh guru yang masih aktif mengajar dan lembaga pendidikan yang memang masih menjalankan kegiatan belajar mengajar,” pungkasnya.
PENULIS : AD
