Penanganan banjir masih menjadi prioritas usulan bankeu Pemprov Kaltim bagi Kota Bontang. (FOTO: SP/narasipedia.net)
BONTANG. Penanganan banjir masih menjadi salah satu pekerjaan prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang pada 2027. Hal itu tercermin dari usulan bantuan keuangan (Bankeu) senilai sekitar Rp329 miliar yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, Rp262,5 miliar atau hampir 80 persen diarahkan untuk penyediaan drainase skala perkotaan.
Kabid Fisik dan Prasarana Bapperida Bontang, Noni Agetha mengatakan, total terdapat sembilan kegiatan yang diusulkan Pemkot Bontang melalui Bankeu Pemprov Kaltim. Usulan tersebut telah disampaikan pada Mei 2026.
Porsi terbesar berada pada sektor penanggulangan banjir melalui penyediaan drainase skala perkotaan. Terdapat enam kegiatan yang diajukan dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp262,5 miliar.
“Penanggulangan banjir melalui penataan sistem drainase perkotaan merupakan salah satu prioritas dalam RKPD tahun 2027. Sehingga yang kita usulkan memang yang prioritas,” kata Noni, Senin (3/8/2026).
Selain penanganan banjir, Pemkot Bontang mengajukan Bankeu untuk sejumlah pelayanan dasar. Salah satunya pelayanan air bersih dengan satu kegiatan senilai Rp47,68 miliar.
Kemudian, satu kegiatan percepatan penurunan stunting diusulkan dengan anggaran Rp3,45 miliar. Sementara sektor pendidikan mendapat porsi Rp15,38 miliar untuk satu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP.
Jika dijumlahkan, sembilan kegiatan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp329 miliar.
Noni menjelaskan, daftar kegiatan yang diajukan bukan semata-mata berasal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan tersebut berasal dari perangkat daerah dan kemudian disesuaikan dengan kamus usulan Bankeu yang telah ditetapkan Pemprov Kaltim.
“Berdasarkan usulan perangkat daerah yang disesuaikan dengan kamus usulan bantuan keuangan dari Provinsi Kaltim,” jelasnya.
Meski penanganan banjir mendapat porsi paling besar, Noni menegaskan sektor lainnya tetap menjadi perhatian. Air bersih, pendidikan, dan kesehatan merupakan layanan dasar yang harus tetap diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Adapun untuk penanganan banjir, usulan Bankeu kali ini tidak mencakup pekerjaan penurapan sungai. Pemkot Bontang hanya dapat mengajukan pekerjaan yang masuk dalam kamus usulan Bankeu Pemprov Kaltim.
“Yang diakomodir oleh kamus usulan Bankeu memang hanya saluran drainase perkotaan,” terangnya.
Dengan demikian, seluruh enam kegiatan penanganan banjir senilai Rp262,5 miliar tersebut difokuskan pada sistem drainase perkotaan. Sementara usulan penurapan sungai tidak masuk dalam pengajuan Bankeu tersebut.
Noni juga menekankan, anggaran Rp329 miliar itu masih berstatus usulan dari Pemkot Bontang. Artinya, nilai maupun kegiatan yang nantinya mendapatkan Bankeu masih menunggu proses pembahasan dan keputusan Pemprov Kaltim.
PENULIS: SP
