Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi (FOTO : AD/narasipedia.net)
BONTANG. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mengajak masyarakat untuk ikut bertanggung jawab menjaga fasilitas publik yang telah dibangun pemerintah. Menurutnya, keberadaan fasilitas umum merupakan aset bersama yang manfaatnya dinikmati seluruh warga.
“Tujuan kita membangun itu untuk masyarakat. Penikmatnya publik juga, jadi harus sama-sama dijaga. Jangan hanya dianggap tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab masyarakat juga karena yang menikmati kita semua,” kata Winardi, Sabtu (30/5/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai aksi perusakan terhadap fasilitas publik tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat. Sebab, kerusakan yang terjadi akan kembali membutuhkan biaya perbaikan yang bersumber dari APBD.
Ia mengatakan, di tengah kondisi keuangan daerah yang harus dikelola secara efisien, anggaran pemeliharaan akibat tindakan vandalisme seharusnya dapat dihindari.
“Kalau fasilitas dirusak, nanti harus diperbaiki lagi menggunakan APBD. Padahal anggaran itu bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Karena itu, kita harus berupaya agar biaya pemeliharaan yang sebenarnya tidak perlu bisa ditekan,” ujarnya.
Selain mengajak masyarakat lebih peduli, Winardi juga mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan. Salah satunya dengan memasang kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik fasilitas publik yang rawan terjadi perusakan.
Menurutnya, keberadaan CCTV dapat menjadi alat pengawasan sekaligus efek pencegah bagi pihak-pihak yang berniat melakukan tindakan merugikan fasilitas umum.
Ia juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lebih proaktif melakukan pemantauan di ruang-ruang publik. Namun, pengawasan tersebut harus tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan tidak mengurangi kenyamanan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut.
“Satpol bisa lebih aktif melakukan pemantauan dan sosialisasi tapi jangan sampai mengganggu warga yang sedang berkegiatan atau nongkrong, tetapi lebih kepada mengingatkan dan memberikan edukasi,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Winardi mengusulkan agar Pemerintah Kota Bontang mengeluarkan surat edaran yang diteruskan hingga tingkat RT sebagai bentuk pengingat kepada masyarakat untuk menjaga fasilitas umum.
“Kalau perlu ada surat edaran sampai ke tingkat bawah, bahwa fasilitas publik ini milik kita bersama dan harus dijaga bersama,” tuturnya.
Terkait pelaku perusakan, pria yang akrab disapa Awin ini menilai perlu ada sanksi sebagai bentuk pembelajaran dan efek jera. Meski demikian, ia menekankan bahwa tujuan utama pemberian sanksi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, bukan semata-mata menghukum.
“Harus ada sanksi sebagai pengingat supaya kejadian serupa tidak terulang. Intinya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa fasilitas yang dibangun pemerintah itu nilainya tidak murah dan harus dijaga bersama,” pungkasnya.
PENULIS : AD
