BONTANG. Pemerintah Kota Bontang terus mencatatkan progres signifikan dalam penguatan keamanan digital dan perlindungan data pribadi. Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI), Pemkot Bontang berhasil membukukan skor di atas target yang ditetapkan.
Dalam evaluasi tersebut, Kota Bontang meraih nilai 2,90 untuk aspek keamanan siber, 3,02 untuk tingkat kematangan kriptografi, serta 2,88 untuk kematangan penanganan insiden. Seluruh raihan tersebut secara konsisten melampaui target indikator yang ditetapkan sebesar 2,51.
Capaian ini menjadi bukti konkret atas komitmen Pemkot Bontang yang sejak 2024 menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Kalimantan Timur yang menerapkan pengamanan data berbasis kriptografi melalui layanan Sandi Data. Tingginya skor kematangan kriptografi (3,02) turut mempertegas keberhasilan integrasi pengamanan data sensitif masyarakat, seperti yang telah diterapkan pada sistem pelayanan informasi kesehatan di RSUD Taman Husada Bontang.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa hasil evaluasi ini merupakan dorongan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan keandalan sistem digital pemerintah daerah. Menurutnya, transformasi digital harus senantiasa diimbangi dengan sistem pengamanan yang tangguh.
“Transformasi digital bukan hanya soal menghadirkan layanan secara online, kita juga harus memastikan sistemnya aman dan data masyarakat terlindungi. Keamanan digital ini bukan hanya tugas Diskominfo, tetapi tanggung jawab kita bersama,” tegas Neni.
Hasil IKASANDI yang memuaskan ini tidak lepas dari berbagai upaya mitigasi dan penataan infrastruktur digital secara intensif. Pemkot Bontang terus memperkuat pengamanan berlapis melalui penetration testing berkala, pemantauan lalu lintas server, hingga migrasi domain terpusat ke bontangkota.go.id yang telah mencakup 90 persen Perangkat Daerah.
Meski berhasil melampaui target, Pemkot Bontang memandang skor ini sebagai proses evaluasi berkelanjutan. Ke depan, penguatan keamanan siber dan perluasan layanan kriptografi akan terus dilanjutkan ke OPD lainnya, seperti BKPSDM, Disnaker, dan Disdukcapil, guna memastikan seluruh layanan publik digital berjalan aman, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat.
