Sani Bin Husain Anggota Komisi II DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Panjangnya jalur distribusi pangan dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat harga di tingkat konsumen semakin mahal. Pemerintah Kota Samarinda didorong membangun sistem perdagangan yang dapat mempertemukan produsen dengan pasar secara lebih langsung.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan banyaknya perantara dalam rantai perdagangan berpotensi meningkatkan biaya pengangkutan dan pemasaran. Di sisi lain, petani atau produsen belum tentu memperoleh keuntungan yang sebanding dengan harga yang dibayar konsumen.
“Rantai pasok harus dipersingkat agar petani mendapat keuntungan layak dan masyarakat bisa membeli dengan harga lebih terjangkau,” ujar Sani saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Selasa (13/10/2026).
Ia meminta Dinas Perdagangan bersama Dinas Ketahanan Pangan memfasilitasi pola distribusi yang lebih efisien. Petani, gabungan kelompok tani, kelompok nelayan, distributor, dan pembeli dapat dihubungkan melalui pasar tani, koperasi, maupun platform digital yang dikelola pemerintah daerah.
Pola tersebut, menurut Sani, dapat memperkuat posisi produsen lokal sekaligus mengurangi komponen biaya yang muncul akibat panjangnya jalur perdagangan. Pemerintah juga perlu membangun kemitraan berkelanjutan antara produsen dan pelaku usaha agar pasokan ke pasar tetap terjaga.
Selain membenahi distribusi, Sani menyoroti pentingnya cadangan pangan pemerintah daerah. Samarinda masih bergantung pada pasokan dari wilayah lain sehingga gangguan pengiriman dapat memengaruhi ketersediaan barang dan memicu kenaikan harga.
“Cadangan pangan daerah merupakan benteng terakhir saat pasokan terganggu. Karena itu, stok harus dikelola dengan baik,” katanya.
Ia mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap pengadaan dan pengelolaan stok beras, minyak goreng, gula, serta komoditas strategis lainnya. Ketersediaan cadangan memungkinkan pemerintah melakukan intervensi ketika distribusi dari luar daerah mengalami hambatan.
Kebutuhan anggaran untuk cadangan pangan, subsidi biaya angkut, dan perbaikan infrastruktur logistik juga perlu dimasukkan dalam prioritas pembahasan anggaran daerah. Sani menyatakan persoalan tersebut akan dibawa ke pembahasan Badan Anggaran DPRD Samarinda, termasuk melalui mekanisme APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Pada saat bersamaan, pengawasan tata niaga pangan harus diperketat. Sani meminta dugaan penimbunan atau penyalahgunaan stok untuk memperoleh keuntungan saat harga naik segera diperiksa sesuai ketentuan hukum.
“Kami ingin memastikan tidak ada pihak yang menyalahgunakan stok untuk mencari keuntungan. Pengawasan harus berjalan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Pengawasan tersebut perlu melibatkan Dinas Perdagangan, perangkat daerah yang menangani pangan, Satgas Pangan, serta aparat penegak hukum. Pemeriksaan tidak boleh hanya dilakukan menjelang hari besar, tetapi harus berlangsung secara konsisten.
Sani menilai perbaikan distribusi, penguatan cadangan, dan pengawasan perdagangan merupakan satu rangkaian kebijakan. Jika dijalankan secara terpadu, pemerintah dapat menjaga pasokan sekaligus menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Langkah tersebut juga diharapkan memberikan keuntungan yang lebih adil bagi produsen, menjaga daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan Kota Samarinda.
PENULIS: MJH
