Helmi Abdullah Ketua DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Pengurangan belanja pemerintah mulai merembet ke sektor jasa di Kota Samarinda. Industri perhotelan dan restoran menjadi salah satu sektor yang merasakan dampaknya setelah berbagai kegiatan pemerintah dibatasi, dipindahkan, atau tidak lagi dilaksanakan di hotel.
Hingga September 2026, realisasi pendapatan dari sektor hotel dan restoran tercatat sekitar Rp160 miliar. Angka tersebut masih menyisakan tantangan hingga akhir tahun, terlebih target pendapatan yang tercantum dalam data tahun anggaran 2025 mencapai sekitar Rp200 miliar.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan rapat, sosialisasi, dan kegiatan seremonial pemerintah selama ini turut menopang tingkat hunian hotel serta usaha restoran. Ketika anggaran diperketat, permintaan terhadap layanan kedua sektor tersebut ikut menurun.
“Efisiensi anggaran sangat terasa. Kegiatan yang biasanya digelar di hotel sekarang banyak dikurangi,” ujar Helmi, Selasa (13/10/2026).
Menurut dia, keadaan tersebut memperlihatkan eratnya hubungan antara belanja pemerintah dan pergerakan sektor jasa di Samarinda. Penghematan memang diperlukan dalam kondisi fiskal tertentu, tetapi dampaknya terhadap aktivitas ekonomi daerah juga perlu diperhitungkan.
Berkurangnya kegiatan pemerintahan tidak hanya memengaruhi pengelola hotel. Restoran, penyedia perlengkapan kegiatan, jasa transportasi, hingga pekerja harian yang terhubung dengan industri tersebut berpotensi ikut merasakan penurunan permintaan.
Helmi menilai ruang fiskal pemerintah daerah yang terbatas membuat berbagai program penggerak ekonomi tidak dapat berjalan seperti sebelumnya. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat mengevaluasi besaran Transfer ke Daerah atau TKD agar kemampuan keuangan daerah dapat kembali menguat.
Perbaikan kapasitas fiskal diharapkan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program prioritas. Aktivitas tersebut kemudian dapat menghasilkan efek berganda bagi dunia usaha dan tenaga kerja.
“Jika kondisi keuangan daerah membaik, aktivitas pemerintah bisa meningkat kembali. Dampaknya tentu akan dirasakan hotel, restoran, dan sektor jasa lainnya,” jelasnya.
Meski demikian, Helmi menilai pemulihan sektor hotel dan restoran tidak dapat sepenuhnya menunggu peningkatan belanja pemerintah. Pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu menyusun langkah bersama agar industri tersebut tetap bertahan hingga akhir 2026 dan memasuki tahun anggaran 2027.
Bapenda, Disporapar, dan perangkat daerah terkait diharapkan memetakan kondisi usaha secara lebih terukur. Data tersebut diperlukan untuk menentukan strategi peningkatan pendapatan tanpa menambah tekanan berlebihan kepada pelaku usaha yang sedang menghadapi penurunan pasar.
Menurut Helmi, kemampuan industri hotel dan restoran bertahan penting bagi perekonomian Samarinda. Selain menyumbang pendapatan daerah, sektor ini juga menopang lapangan kerja dan menggerakkan berbagai usaha pendukung.
PENULIS: MJH
