Sani Bin Husain Anggota Komisi II DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Pemerintah Kota Samarinda diminta melakukan intervensi sebelum kenaikan harga bahan pokok berkembang menjadi tekanan bagi rumah tangga. Operasi pasar murah dinilai perlu digelar secara terukur berdasarkan kondisi harga dan pasokan di setiap wilayah.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan pengendalian inflasi pangan tidak cukup dilakukan melalui pemantauan harga. Pemerintah juga harus mampu membaca gangguan pasokan dan mengambil langkah sejak gejala kenaikan mulai terlihat.
“Kita tidak bisa menunggu harga melonjak baru bergerak. Intervensi harus dilakukan sejak pasokan mulai terganggu,” ujar Sani saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Selasa (13/10/2026).
Sejumlah komoditas seperti beras medium dan premium, minyak goreng, bawang merah, serta bawang putih perlu mendapat perhatian. Kenaikan harga barang-barang tersebut akan langsung menambah pengeluaran masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah.
Menurut Sani, stabilitas pangan berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kenaikan harga tidak diikuti peningkatan pendapatan, kelompok ekonomi rentan menjadi pihak yang paling terdampak.
Karena itu, ia mendorong Pemkot Samarinda memperluas pelaksanaan operasi pasar murah. Program tersebut dapat menjadi instrumen untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus menyediakan pilihan bagi masyarakat ketika harga di pasar meningkat.
Namun, operasi pasar tidak seharusnya digelar dengan pola yang sama di seluruh wilayah. Pemerintah perlu menentukan lokasi, waktu, dan jenis komoditas berdasarkan data perkembangan harga, ketersediaan stok, serta tingkat kerawanan pangan di masing-masing kecamatan.
Wilayah yang mengalami kenaikan harga paling tinggi atau menghadapi keterbatasan pasokan harus memperoleh prioritas. Dengan cara tersebut, intervensi pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sani juga meminta operasi pasar disiapkan lebih awal menjelang periode rawan kenaikan harga, seperti hari besar keagamaan dan pergantian tahun. Gangguan cuaca yang memengaruhi produksi maupun pengiriman bahan pangan juga perlu masuk dalam perhitungan.
Ia menilai perencanaan yang bersifat antisipatif akan lebih efektif dibandingkan langkah darurat setelah harga terlanjur meningkat. Selain mencegah lonjakan berkepanjangan, kebijakan tersebut dapat membantu menjaga daya beli dan perputaran ekonomi masyarakat.
Sani mengatakan pengendalian harga membutuhkan koordinasi antara Pemkot Samarinda, DPRD, Bulog, distributor, kelompok tani, nelayan, dan pelaku UMKM pangan. Pemantauan stok dan distribusi harus terhubung dengan keputusan intervensi di lapangan.
Menurutnya, tujuan utama kebijakan tersebut bukan sekadar menekan angka inflasi, melainkan memastikan masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
Ia pun akan mendorong agar operasi pasar murah dan subsidi biaya angkut memperoleh dukungan anggaran yang memadai dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Samarinda.
“Catatan ini akan kami bawa ke pembahasan Banggar. Kami berharap pengendalian harga pangan mendapat dukungan anggaran yang memadai,” ungkapnya.
PENULIS: MJH
