Abdul Rohim Anggota Komisi II DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Keputusan mengikuti parkir berlangganan di Samarinda perlu didasarkan pada kebutuhan dan manfaat yang diperoleh peserta. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) pun tidak diwajibkan mengikuti program tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Rohim menanggapi informasi mengenai dugaan pemotongan gaji ASN sebesar Rp400 ribu untuk pembayaran parkir berlangganan. Menurutnya, ASN memang menjadi kelompok awal yang diperkenalkan dengan program, tetapi keikutsertaannya tetap bersifat pilihan.
“Keikutsertaan dalam program ini tetap berdasarkan pilihan masing-masing. ASN yang berminat dapat mendaftar, sementara yang belum ingin bergabung juga tidak ada kewajiban untuk ikut,” tegasnya, Selasa (6/10/2026).
Rohim meminta Pemerintah Kota Samarinda melengkapi sosialisasi dengan perbandingan biaya yang mudah dipahami. Masyarakat perlu mengetahui berapa pengeluaran parkir reguler selama setahun dibandingkan dengan biaya berlangganan.
Menurutnya, gambaran tersebut membantu calon peserta menilai keuntungan program berdasarkan kebiasaan menggunakan layanan parkir.
“Pemerintah perlu memberikan gambaran yang utuh. Jangan sampai masyarakat hanya melihat nominal yang harus dibayar tanpa memahami perbandingan biaya yang mungkin dikeluarkan selama setahun jika menggunakan sistem parkir reguler,” jelasnya.
Rohim mengatakan pemerintah pernah menyampaikan perhitungan bahwa biaya parkir reguler selama satu tahun berpotensi lebih besar daripada biaya berlangganan. Namun, dasar perhitungan itu masih perlu dijelaskan secara luas agar masyarakat memahami manfaat ekonomi yang ditawarkan.
Ia juga menilai perbandingan biaya tidak dapat dipisahkan dari cakupan layanan. Informasi mengenai lokasi parkir dan fasilitas yang tersedia perlu disampaikan agar warga dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan sehari-hari.
Dengan penjelasan yang lengkap, calon peserta dapat mempertimbangkan frekuensi penggunaan sekaligus lokasi yang biasa mereka kunjungi. Hal itu menjadi dasar untuk menilai apakah berlangganan merupakan pilihan yang lebih efisien.
Menurut Rohim, keterbukaan informasi penting untuk mengurangi persepsi keliru mengenai program. Masyarakat, termasuk ASN, perlu memiliki kesempatan menentukan pilihan setelah memahami biaya dan layanan yang akan diterima.
Ia berharap ketertarikan warga mengikuti program tumbuh dari manfaat yang nyata. Karena itu, penjelasan mengenai potensi penghematan perlu diikuti pelayanan yang baik saat peserta menggunakan fasilitas parkir.
PENULIS: MJH
