Kasi Tata Kelola Keamanan dan Persandian Diskominfo Bontang, Dwi Andriyani saat memberikan penjelasan terkait tata kelola keamanan siber Diskominfo Bontang. (FOTO: Rdy/ narasipedia.net)
BONTANG. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang menyiapkan sejumlah langkah tindak lanjut setelah menerima hasil verifikasi Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI) dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sedikitnya terdapat lima rekomendasi strategis yang akan menjadi fokus pembenahan keamanan siber Pemerintah Kota Bontang dalam satu tahun ke depan.
Kasi Tata Kelola Keamanan dan Persandian Diskominfo Bontang, Dwi Andriyani, mengatakan tata kelola keamanan siber Pemkot Bontang saat ini berada pada tahap pengembangan atau developing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sejumlah regulasi dan prosedur keamanan informasi telah diterapkan, namun masih terdapat aspek yang perlu diperkuat dan disempurnakan.
“Secara aturan perundang-undangan, Perwali, maupun SOP sebenarnya sudah diterapkan. Namun, masih ada beberapa proses bisnis dan instrumen yang perlu kami sempurnakan,” ujar Dwi.
Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian Diskominfo adalah penguatan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS). Penguatan tersebut diarahkan pada penggunaan sarana komunikasi yang lebih aman, khususnya untuk pertukaran informasi yang bersifat sensitif dan rahasia di lingkungan pemerintah daerah.
Ke depan, Pemkot Bontang akan menerapkan jaringan komunikasi khusus yang dilengkapi sistem enkripsi menggunakan algoritma sesuai standar BSSN. Sistem tersebut ditujukan bagi pimpinan strategis di lingkungan Pemkot Bontang untuk mendukung keamanan pertukaran informasi pemerintahan.
Dwi mengatakan, komunikasi yang memuat informasi sensitif dan rahasia tidak lagi disarankan menggunakan aplikasi atau layanan komunikasi umum. BSSN mengarahkan pemerintah daerah untuk menggunakan saluran komunikasi khusus, termasuk Email Sanapati dan jaringan komunikasi privat yang memiliki tingkat keamanan lebih tinggi.
“Untuk pertukaran informasi sensitif dan rahasia, pimpinan daerah tidak lagi disarankan menggunakan aplikasi atau email umum seperti Gmail atau WhatsApp. BSSN mengarahkan penggunaan saluran khusus seperti Email Sanapati serta jaringan komunikasi privat yang aman,” jelasnya.
Selain penguatan PHKS, empat rekomendasi lainnya yang akan ditindaklanjuti Diskominfo Bontang meliputi penguatan manajemen pihak ketiga, pengetatan kendali akses jaringan melalui penerapan Multi-Factor Authentication (MFA) serta Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System (IDS/IPS), penyusunan Business Continuity Plan (BCP), dan pelaksanaan simulasi phishing secara berkala.
Penguatan manajemen pihak ketiga diperlukan untuk memastikan setiap pihak eksternal yang memiliki akses terhadap sistem maupun informasi pemerintah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Sementara itu, penerapan MFA dan IDS/IPS diarahkan untuk memperkuat perlindungan jaringan dari akses tidak sah serta mendeteksi potensi serangan siber lebih dini.
Diskominfo juga akan menyusun BCP sebagai bagian dari kesiapan menghadapi gangguan terhadap sistem pemerintahan digital. Dokumen tersebut nantinya menjadi pedoman agar layanan pemerintahan tetap dapat berjalan atau segera dipulihkan ketika terjadi gangguan keamanan maupun insiden siber.
Simulasi phishing juga akan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kewaspadaan aparatur sipil negara terhadap berbagai bentuk upaya penipuan dan pencurian informasi melalui kanal digital.
Seluruh rekomendasi tersebut ditargetkan dapat dituntaskan dalam kurun satu tahun, sebelum pelaksanaan evaluasi tahunan BSSN berikutnya. Diskominfo Bontang menjadi perangkat daerah yang berperan dalam mengoordinasikan penguatan tata kelola keamanan siber tersebut bersama perangkat daerah terkait.
