Ketua KPU Kota Bontang, Muzarrobby Renfly. (FOTO: Dok. KPU Bontang)
BONTANG. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) evaluasi Standar Pelayanan Publik yang dirangkaikan dengan bedah buku “Dana Kampanye 2024: Mengungkap Keuangan dalam Demokrasi Indonesia”. Kegiatan berlangsung di Ruang HKM Kantor KPU Bontang, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan digelar secara hibrida dengan melibatkan peserta secara daring dan luring. Agenda tersebut menghadirkan Ozzie Osbourne Hannaniel dari Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Bontang serta Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos., MM, penulis buku sekaligus dosen FISIP Universitas Mulawarman.
Sementara itu, Acis Maidy Muspa selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bontang bertindak sebagai panelis. Kegiatan turut dihadiri Ketua Bawaslu Kota Bontang Aldy Artrian, perwakilan partai politik, serta insan pers.
Ketua KPU Kota Bontang, Muzarrobby Renfly, mengatakan kegiatan tersebut memiliki benang merah utama, yakni mendorong tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik.
Menurutnya, standar pelayanan publik bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk komitmen KPU dalam memberikan pelayanan yang jelas, cepat, setara, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“KPU Bontang secara terbuka menyerap kritik dan masukan dari akademisi, media, dan peserta pemilu. Evaluasi pelayanan tidak boleh hanya berpatokan pada sudut pandang internal lembaga,” jelas Muzarrobby.
Selain mengevaluasi pelayanan publik, forum tersebut juga membahas aspek akuntabilitas dana kampanye sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi.
Melalui sesi bedah buku, peserta diajak melihat pentingnya keterbukaan dalam pembiayaan politik. Transparansi dana kampanye dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menciptakan kompetisi politik yang lebih setara sekaligus menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.
Muzarrobby menilai kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi keuangan politik memiliki keterkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.
Ia menegaskan, demokrasi tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan satu pihak, melainkan membutuhkan kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, peserta pemilu, media, akademisi, dan masyarakat.
“Pelayanan publik yang berkualitas dan transparansi keuangan politik adalah modal utama membangun kepercayaan masyarakat. KPU Kota Bontang berkomitmen terus membenahi diri demi mewujudkan ekosistem demokrasi yang sehat dan berintegritas,” tegas Muzarrobby.
Forum tersebut sekaligus menjadi ruang bagi KPU Bontang untuk memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan ke depan.
