Samri Shaputra Ketua Komisi I DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, meminta Pemerintah Kota Samarinda mengubah pendekatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, penguatan fiskal daerah harus ditempuh melalui inovasi dan optimalisasi potensi daerah, bukan dengan kebijakan yang justru menambah beban ekonomi masyarakat melalui kenaikan pajak maupun tarif layanan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Samri saat Komisi I DPRD Samarinda mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangka pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Ia menilai setiap perangkat daerah perlu didorong menciptakan sumber-sumber PAD baru yang berkelanjutan sekaligus tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Yang kami garis bawahi, jangan mencari cara instan untuk meningkatkan PAD. Jangan sampai kerjanya hanya menaikkan pajak atau tarif yang akhirnya membebani masyarakat,” ujar Samri, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, kebijakan menaikkan tarif layanan dasar seperti listrik maupun air bersih bukan solusi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan daerah karena dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah, kata dia, perlu menggali potensi pendapatan dari sektor lain yang tidak mengurangi daya beli warga.
“Misalnya kenaikan tarif listrik atau air bersih, itu jelas membebani masyarakat. Bukan itu yang kami rekomendasikan,” katanya.
Samri berpandangan peningkatan PAD sebaiknya diarahkan pada sektor usaha yang memang memiliki kewajiban memberikan kontribusi kepada daerah. Dengan strategi tersebut, penerimaan daerah dapat meningkat tanpa membebani masyarakat, sementara hasilnya dapat dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Kalau dari pelaku usaha tentu berbeda. Mereka memang memiliki kewajiban memberikan kontribusi kepada daerah, yang nantinya akan kembali lagi kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.
Ia menambahkan, Komisi I DPRD Samarinda saat ini juga tengah mengevaluasi realisasi serapan anggaran seluruh OPD mitra kerja sebagai bagian dari penyusunan APBD 2027. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program sekaligus menentukan kegiatan yang layak diprioritaskan pada tahun anggaran berikutnya.
“Kami akan terus memanggil OPD untuk melihat bagaimana serapan anggarannya. Dari situ akan terlihat program prioritas mana yang perlu didukung anggarannya dan mana yang tidak efektif sehingga anggarannya bisa dialihkan ke program lain yang lebih bermanfaat,” ujarnya.
Samri menegaskan, keberhasilan penggunaan APBD tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, ia memastikan pembahasan APBD 2027 akan difokuskan pada program-program yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kota Samarinda.
“Penggunaan APBD harus berorientasi pada pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat. Itu yang menjadi perhatian kami dalam pembahasan anggaran 2027,” pungkasnya.
PENULIS: MJH
