Deni Hakim Anwar Ketua Komisi III DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Komisi III DPRD Kota Samarinda menilai pengoperasian insinerator di Kampung Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, masih belum berjalan optimal. Meski diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi volume sampah, alat pengolah sampah tersebut dinilai masih terkendala pada aspek teknis dan belum didukung sistem pengelolaan yang terintegrasi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan evaluasi tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda. Menurutnya, DPRD baru mengetahui berbagai persoalan teknis setelah insinerator mulai beroperasi karena sejak tahap perencanaan hingga pemilihan unit alat, pihak legislatif tidak dilibatkan.
“Insinerator ini dari tahap perencanaan maupun pemilihan unit kami di DPRD tidak dilibatkan. Dari penjelasan yang disampaikan DLH, penggunaan insinerator saat ini memang belum efektif,” ujar Deni, Rabu (8/7/2026).
Salah satu persoalan yang disoroti ialah lamanya proses operasional alat. Ia menjelaskan, insinerator membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk mencapai suhu pembakaran ideal antara 900 hingga 1.000 derajat Celsius. Setelah proses pembakaran selesai, alat juga memerlukan waktu sekitar dua jam untuk proses pendinginan sebelum dapat digunakan kembali.
Menurut Deni, kondisi tersebut membuat waktu operasional efektif menjadi berkurang. Akibatnya, target pengolahan sampah sebesar 8 hingga 10 ton per hari dinilai sulit tercapai apabila tidak diimbangi dengan sistem kerja yang lebih efisien.
“Artinya ada sekitar tiga jam yang habis hanya untuk proses menyalakan dan memadamkan tungku. Kalau targetnya mengurangi sampah 8 sampai 10 ton per hari, tentu waktu yang terbuang ini menjadi salah satu kendala sehingga target tersebut sulit tercapai,” katanya.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti proses pemilahan sampah sebelum masuk ke dalam insinerator. Deni menyebut, untuk menyiapkan sekitar tiga hingga empat ton sampah diperlukan waktu hingga lima hari karena belum tersedia alat pemilah yang memadai.
“Ini menjadi catatan kami juga. Proses pemilahannya sangat lama karena belum ada alat pemilah sampah, sehingga operasional insinerator menjadi tidak efisien,” ujarnya.
Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Samarinda melalui DLH dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melengkapi berbagai sarana pendukung, seperti alat pemilah sampah dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) terpadu. Menurut Deni, keberadaan sistem pendukung tersebut akan mempercepat proses pengolahan sehingga kinerja insinerator dapat lebih maksimal.
“Kalau ingin penggunaan insinerator efektif, harus didukung sub sistemnya. Harus ada alat pemilah, kemudian TPS terpadu sehingga pemilahan dilakukan di sana, bukan sampah diangkut dulu baru dipilah lagi di lokasi insinerator. Kalau seperti sekarang, pekerjaannya menjadi dua kali dan kurang efisien,” tegasnya.
Ia menambahkan, perhatian DPRD tidak lagi difokuskan pada proses pengadaan insinerator, melainkan pada upaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia. Menurutnya, investasi pemerintah di sektor pengelolaan sampah harus mampu memberikan hasil nyata dalam mengurangi timbulan sampah di Kota Samarinda.
“Fokus kami bukan melihat ke belakang, tetapi bagaimana ke depan alat ini bisa berfungsi dengan baik. Ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk memaksimalkan pengurangan volume sampah melalui pengoperasian insinerator yang lebih efektif,” pungkasnya.
PENULIS: MJH
