Iswandi Ketua Komisi II DPRD Samarinda (Foto: MJH/narasipedia.net)
SAMARINDA. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 mendapat perhatian dari Komisi II DPRD Kota Samarinda. Dalam pembahasan awal, legislatif mengingatkan agar penentuan program prioritas tidak semata-mata didasarkan pada pencapaian indikator kinerja Wali Kota Samarinda, melainkan mengutamakan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan pihaknya melakukan evaluasi dengan membandingkan realisasi program pada semester pertama 2026 dengan rancangan kegiatan yang diusulkan untuk tahun anggaran berikutnya. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan arah kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Dalam pembahasan ini kami membandingkan capaian program tahun berjalan dengan usulan kegiatan tahun 2027. Dari hasil evaluasi itu, ada beberapa hal yang kami nilai perlu menjadi perhatian sebelum anggaran ditetapkan,” ujar Iswandi, Rabu(1/7/2026).
Dari hasil pencermatan, Komisi II menemukan bahwa sejumlah program yang ditempatkan dalam kategori sangat prioritas memiliki keterkaitan dengan indikator kinerja Wali Kota Samarinda. Menurut Iswandi, hal tersebut sah-sah saja selama program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Namun, ia mengingatkan agar penyusunan prioritas pembangunan tidak hanya berpatokan pada target administratif pemerintahan. Menurutnya, setiap program harus terlebih dahulu dinilai berdasarkan urgensi serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
“Setelah kami telaah, cukup banyak program yang masuk kategori sangat prioritas karena berkaitan dengan indikator kinerja Wali Kota. Ini menjadi catatan kami agar orientasi penyusunan program tetap berfokus pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia berpandangan bahwa efektivitas penggunaan APBD harus menjadi tolok ukur utama dalam menentukan skala prioritas. Karena itu, setiap usulan kegiatan perlu didukung analisis yang menunjukkan manfaat konkret, bukan hanya memenuhi target indikator tertentu.
Selain itu, Iswandi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencermati proses penyusunan anggaran agar alokasi belanja benar-benar diarahkan pada program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Program jangan otomatis menjadi sangat prioritas hanya karena mendukung indikator kinerja kepala daerah. Yang lebih penting adalah sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, berbagai catatan yang disampaikan Komisi II akan menjadi bagian dari pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027. DPRD, kata dia, ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan melalui anggaran daerah mampu menghasilkan program yang efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan publik, sejalan dengan target pembangunan yang ditetapkan Wali Kota Samarinda.
PENULIS: MJH
