Ilustrasi rencana turunan Industri CPO menjadi pembangunan Pabrik Sabun (FOTO: Ist.)
BONTANG. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menyatakan kesiapan untuk mempercepat proses perizinan bagi investor yang berencana membangun pabrik sabun di kawasan industri Bontang Lestari.
Pabrik tersebut direncanakan menjadi bagian dari hilirisasi industri minyak kelapa sawit (CPO) yang lebih dulu dijalankan oleh PT Energi Unggul Persada (EUP).
Kepala DPMPTSP Bontang, Aspiannur, mengatakan bahwa rencana pembangunan pabrik sabun ini merupakan bentuk konkret pengembangan industri turunan CPO. Pemerintah daerah, kata dia, menyambut baik rencana tersebut karena diyakini dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi Kota Bontang.
“Rencana investor untuk membangun pabrik sabun adalah bentuk nyata hilirisasi. Kami dari pemerintah siap mendukung, terutama dari sisi perizinan agar prosesnya bisa lebih cepat,” ujar Aspiannur, Kamis (6/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa kawasan industri tempat PT EUP beroperasi telah memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dengan demikian, secara tata ruang, lokasi tersebut dinilai sesuai untuk pengembangan industri turunan. Setelah KKPR, investor hanya perlu melanjutkan ke tahap Perizinan Bangunan Gedung (PBG) sebelum memulai konstruksi.
Kepala DPMPTSP Bontang, Aspiannur (FOTO: Wi/Narasipedia)
Sebagai bentuk dukungan, DPMPTSP Bontang telah melakukan kunjungan ke PT EUP untuk memastikan kesiapan perusahaan mengembangkan pabrik sabun. Berdasarkan hasil kunjungan, pemerintah menilai rencana pengembangan industri turunan CPO ini cukup matang dan memiliki prospek jangka panjang.
“Kalau rencana ini berjalan, tentu akan menambah peluang kerja dan memperkuat posisi Bontang sebagai salah satu pusat industri berbasis CPO di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Upaya percepatan perizinan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong hilirisasi industri di berbagai sektor.
“Harapannya, pengembangan pabrik sabun di Bontang dapat menjadi contoh sinergi antara investor dan pemerintah daerah dalam memperkuat sektor industri nasional,” pungkas Aspiannur.
PENULIS: Wi
