Teks Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. (FOTO: Frida/narasipedia.net)
SAMARINDA. Sejumlah instansi dan kelompok masyarakat memberikan masukan terkait persoalan perkawinan anak di Kota Samarinda. Data dan laporan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Komisi IV DPRD Samarinda mengusulkan Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak sebagai prioritas legislasi 2027.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyebutkan beberapa instansi yang menjadi sumber masukan di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta Pengadilan Agama.
Selain instansi pemerintah, komunitas perempuan dan organisasi profesi juga menyampaikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Sri Puji menilai, perkawinan anak perlu ditangani secara serius karena berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak, hingga perceraian.
Atas pertimbangan itu, Komisi IV mengusulkan pembentukan regulasi khusus untuk memperkuat pencegahan sekaligus mendorong masyarakat memahami hak-hak anak.
“Sebenarnya ada dua usulan, tapi karena harus ada yang prioritas mana untuk tahun 2027, sehingga kami memilih yang perkawinan anak,” ujarnya usai Rapat Paripurna Internal di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, selain Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak, Komisi IV juga mengajukan Ranperda Kampung Berkualitas. Namun, hanya satu yang dipilih sebagai prioritas pembahasan pada 2027.
Sri Puji berharap regulasi tersebut dapat memperkuat kesadaran masyarakat bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dan masa depan.
“Harapan kami, dengan terbitnya atau dibahasnya Raperda itu akan membuat masyarakat Samarinda itu paham bahwa anak itu punya hak. Anak itu punya hak dan masa depan,” demikian Sri Puji Astuti.