DKP3 Bontang memetakan kelurahan rawan pangan saat menyusun Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2026. (FOTO: SP/narasipedia.net)
BONTANG. Kondisi ketahanan pangan di seluruh kelurahan Kota Bontang kembali dipetakan. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Bontang mulai menyusun Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2026 untuk mengidentifikasi wilayah yang tahan maupun rentan terhadap persoalan pangan.
Sekretaris DKP3 Bontang Debora Kristiani mengatakan, FSVA menjadi instrumen untuk melihat kondisi ketahanan pangan secara lebih terukur. Hasil pemetaan nantinya menunjukkan tingkat ketahanan dan kerentanan pangan pada masing-masing kelurahan.
“FSVA disusun untuk mengetahui wilayah rawan pangan di Kota Bontang. Analisisnya akan menunjukkan kelurahan yang tahan pangan maupun yang rawan pangan,” kata Debora,Rabu (5/8/2026).
Dalam penyusunannya, terdapat tiga aspek utama yang menjadi dasar analisis. Yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Data dari ketiga aspek tersebut akan diolah untuk menghasilkan gambaran kondisi ketahanan pangan di setiap wilayah.
Menurut Debora, penyusunan FSVA 2026 tidak hanya melibatkan DKP3. Sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait turut dilibatkan karena data yang dibutuhkan berasal dari berbagai sektor.
Sebagai tahap awal, DKP3 telah menggelar rapat koordinasi bersama Tim Penyusun FSVA Kota Bontang 2026. Pertemuan tersebut difokuskan pada proses verifikasi dan validasi data yang akan digunakan sebagai indikator penyusun peta.
“Hasil rapat sudah menyepakati data penyusun indikator. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis oleh DKP3,” ujarnya.
Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Bapperida, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain itu, tiga kecamatan di Bontang juga dilibatkan. Yakni Kecamatan Bontang Utara, Bontang Barat, dan Bontang Selatan.
Debora menjelaskan, pemetaan melalui FSVA penting agar kondisi setiap wilayah dapat terlihat berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Dengan demikian, pemerintah memiliki data mengenai kelurahan yang relatif tahan pangan maupun wilayah yang memerlukan perhatian lebih.
Hasil analisis FSVA 2026 nantinya dapat menjadi salah satu rujukan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan program ketahanan pangan. Terutama agar penanganan terhadap wilayah yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai kondisi di lapangan.
PENULIS: SP
