Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi. (FOTO: Frida/narasipedia.net)
SAMARINDA. Keterlambatan pembayaran insentif guru di Samarinda menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Pasalnya, jumlah tenaga pendidik penerima dan kebutuhan anggaran disebut telah dihimpun sejak sebelum tahun anggaran berjalan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan pendataan penerima insentif seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyiapkan pembayaran secara terencana.
“Jumlah guru penerima dari awal tahun kita sudah masuk pendataan sebelum masuk tahun anggaran. Artinya kita sudah tahu berapa yang harus kita keluarkan, termasuk insentif,” ujarnya kepada wartawan (11/11/2026).
Namun, hingga memasuki triwulan keempat, pembayaran insentif untuk triwulan ketiga baru terealisasi selama satu bulan. Kondisi ini membuat para guru masih mempertanyakan kelanjutan pembayaran hak mereka.
Ismail mengakui pertanyaan mengenai insentif tersebut sudah berulang kali disampaikan oleh wartawan maupun tenaga pendidik.
Ia meminta Pemerintah Kota Samarinda mengevaluasi persoalan tersebut agar keterlambatan pembayaran tidak kembali terjadi pada tahun mendatang.
Selain itu, anggaran yang telah dialokasikan untuk insentif guru diharapkan tidak digeser atau dialihkan untuk membiayai kebutuhan sektor lain.
“Ya, walaupun kita bicara kita tahu skala prioritas, tapi insentif guru harapannya menjadi salah satu di antara yang diprioritaskan Pemerintah Kota Samarinda,” demikian Ismail Latisi.